Menu
Explore

Liputan6

Kanal

kontakkebijakan privasi

Jadwal World Superbike 2021 di Mandalika

Ada aturan dan pantangan khusus yang perlu diperhatikan penonton saat menyaksikan World Superbike 2021 di Sirkuit Mandalika
Tampilkan foto dan video
Foto aerial perkembangan pembangunan Sirkuit Jalan Raya Mandalika yang berada di dalam Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, Kamis (14/1/2021). Mandalika Grand Prix Association (MGPA) mengabarkan perkembangan pembangunan Sirkuit sudah mencapai 42,98 persen. (foto dok MGPA)
Aturan dan Pantangan Bagi Penonton World Superbike 2021 di Sirkuit Mandalika
Area sirkuit ini dibangun di daerah wisata. Para pembalap dan penonton akan disuguhkan oleh pemandangan indah laut dan bukit yang mengelilingi bagian sirkuit.
Jadwal dan Syarat Menonton World Superbike 2021 di Mandalika, Wajib PCR/Antigen
Loading

TRENDING

Karyawan perkantoran berjalan kaki bergegas pulang di Kawasan Sudirman, Jakarta, Rabu (30/11/2022). Keputusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI pada 2023 sebesar 5.6 persen menjadi Rp 4,9 juta . ditolak pengusaha dan buruh. (merdeka.com/Imam Buhori)
berita pilihan

Peringatan Apindo Jika UMP 2025 Naik 6,5%: Waspada PHK Massal!

Ilustrasi UMK 2021 (Liputan6.com/Johan Fatzry)
berita pilihan

UMP 2025 Naik 6,5%, Apa Dampak ke Investasi?

Para elemen buruh juga mengungkap sejumlah alasan terkait tuntutan kenaikan UMP 2025. (JUNI KRISWANTO/AFP)
berita pilihan

Buruh Kaget Prabowo Berani Tetapkan UMP 2025 Naik 6,5%

Karyawan perkantoran berjalan kaki bergegas pulang di Kawasan Sudirman, Jakarta, Rabu (30/11/2022). Keputusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI pada 2023 sebesar 5.6 persen menjadi Rp 4,9 juta . ditolak pengusaha dan buruh. (merdeka.com/Imam Buhori)
berita pilihan

Prabowo Putuskan Upah Minimum Naik 6,5%, Simak Besaran UMP Jakarta 2025

Ilustrasi upah minimum provinsi (UMP). Foto: Freepik/Skata
berita pilihan

UMP 2025 Cuma Naik Rp 300 Ribu, Tapi Harga Bahan Pokok Melambung Lebih Tinggi

Massa buruh juga meminta Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli agar tidak menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) 51 tahun 2023 untuk menetapkan pengupahan pada 2025. (Liputan6.com/Herman Zakharia)
berita pilihan

UMP 2025 Naik 6,5%, Masih Kurang Buat Pekerja Bisa Hidup Layak

Berita Terbaru