Menu
Explore

Liputan6

Kanal

kontakkebijakan privasi

Peraturan MA

Hakim Agung Kamar Pidana MA Suhadi mencontohkan pemidanaan korporasi bisa diterapkan di kasus mantan Ketua MK Akil Mochtar.
Tampilkan foto dan video
Akil Mochtar, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini pernah berujar jika hakim MK melakukan korupsi maka akan dia gantung di tiang gedung MK. (Liputan6.com/Andrian M Tunay)
MA Nilai Kasus Suap Akil Mochtar Merupakan Pidana Korporasi
Ketua Mahkamah Agung, Hatta Ali (tengah) saat memimpin sidang paripurna pemilihan Ketua MA periode 2017-2022 di Jakarta, Selasa (14/2). Hatta Ali kembali memimpin MA setelah dipilih 38 dari 47 Hakim Agung. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)
Alasan MA Terbitkan Aturan Terkait Pidana Korporasi
Loading

TRENDING

Pernyataan tersebut menanggapi pandangan fraksi terhadap asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen hingga 5,7 persen dalam Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) RAPBN Tahun 2024. (Liputan6.com/Angga Yuniar)
berita pilihan

Indonesia Masuk BRICS Bakal Perluas Kerja Sama Ekonomi

Teller tengah menghitung mata uang rupiah di penukaran uang di Jakarta, Junat (23/11). Nilai tukar dolar AS terpantau terus melemah terhadap rupiah hingga ke level Rp 14.504. (Liputan6.com/Angga Yuniar)
berita pilihan

Indonesia Resmi Gabung BRICS, Rupiah Makin Perkasa dari Dolar AS

BRICS 2025 (Foto: russiaspivottoasia.com)
berita pilihan

Resmi Gabung, Ini Tujuan Utama BRICS dan Manfaatnya Bagi Indonesia

Ilustrasi bendera Indonesia, Merah Putih. (Image by Mufid Majnun from Pixabay )
berita pilihan

eLaw Institute: Keanggotaan Indonesia di BRICS Langkah Penting Perluas Pengaruh di Internasional

Resmi! Indonesia Bergabung Jadi Anggota Penuh BRICS
berita pilihan

Brasil Umumkan Indonesia Resmi Jadi Anggota BRICS, Ini Dampaknya

Resmi! Indonesia Bergabung Jadi Anggota Penuh BRICS02:34
berita pilihan

VIDEO: Resmi! Indonesia Bergabung Jadi Anggota Penuh BRICS

Putar Video02:34

Berita Terbaru