Menu
Explore

Liputan6

Kanal

kontakkebijakan privasi

SMKP

Untuk menyiapkan sumber manusia perusahaan pertambangan yang dapat melaksanakan penerapan, penilaian, dan pelaporan SMKP, PT Satria Bahana Sarana bekerja sama dengan PPSDM Geominerba menggelar Diklat.
Tampilkan foto dan video
Diklat Implementasi SMKP berlangsung pada 27 Juni sampai 4 Juli 2022.
PT Satria Bahana Sarana dan PPSDM Geominerba Kerja Sama Siapkan Auditor SMKP yang Kompeten
PT Insani Bara Perkasa dan PPSDM Geominerba gelar diklat implementasi SMKP (Foto: Istimewa)
PPSDM Geominerba dan PT Insani Bara Perkasa Kolaborasi Gelar Pelatihan Penerapan SMKP
Tingginya antusiasme peserta Diklat Implementasi SMPK Angkatan ke XXIV.
PPSDM Geominerba Gelar Diklat Implementasi Manajemen Keselamatan Pertambangan Angkatan XXIV
DIklat SMKP angkatan ke-15 telah dibuka, khususnya sektor pertambangan. (Foto: Siaran Pers)
Puluhan Pekerja Pertambangan Ikuti Diklat Implementasi SMKP Angkatan ke-15
Sebanyak 30 orang peserta dari perusahaan pertambangan di seluruh Indonesia ikuti diklat yang berlangsung selama 19 hari (9-27 Agustus 2021) secara online. Dok PPSDM Geominerba
Puluhan Auditor Perusahaan Pertambangan Ikuti Diklat Audit SMKP
Loading

TRENDING

Massa buruh juga meminta Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli agar tidak menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) 51 tahun 2023 untuk menetapkan pengupahan pada 2025. (Liputan6.com/Herman Zakharia)
berita pilihan

UMP 2025 Naik 6,5%, Masih Kurang Buat Pekerja Bisa Hidup Layak

Para buruh juga mendesak pemerintah mencabut Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan dan perlindungan petani. (JUNI KRISWANTO/AFP)
berita pilihan

Upah Minimum Nasional 2025 Cuma Naik 6,5 Persen, Buruh Tetap Terima

Ketua Apindo Bidang Ketenagakerjaan Bob Azam menilai Pemerintah Indonesia telah berhasil merumuskan formula penghitungan UMP yang adil bagi pekerja dan pengusaha seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan. PP tersebut merupakan revisi dari dua aturan terdahulu yaitu PP Nomor 36 Tahun 2021 dan PP Nomor 78 Tahun 2015.
berita pilihan

Upah Minimum Nasional 2025 Naik 6,5 Persen, Pengusaha Tahan Ekspansi

Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Yassierli di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (29/10/2024). (Liputan6.com/Muhammad Radityo Priyasmoro).
berita pilihan

Menaker Targetkan Pemda Tetapkan UMP 2025 Sebelum 25 Desember

Ribuan buruh dari berbagai elemen melakukan longmarch menuju depan Istana Negara, Jakarta, Kamis (29/9). Dalam aksinya mereka menolak Tax Amnesty serta menaikan upah minumum provinsi (UMP) sebesar Rp650 ribu per bulan. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
berita pilihan

UMP 2025 Naik 6,5%, Buruh Batal Mogok Massal

Aksi unjuk rasa para buruh mendapat pengawalan 1.270 personel keamanan gabungan. (JUNI KRISWANTO/AFP)
berita pilihan

Prabowo Naikkan UMP 2025 Sebesar 6,5%, Buruh Bisa Terima

Berita Terbaru