Menkominfo Minta Distribusi STB TV Digital di Jabodetabek Tepat Sasaran

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate meminta agar distribusi Set Top Box (STB) untuk TV Digital di wilayah Jabodetabek bisa dilakukan dengan baik dan tepat sasaran.

Hal ini dinyatakan oleh Johnny G. Plate, jelang Analog Switch Off (ASO) atau dihentikannya siaran TV analog di sejumlah wilayah pada 25 Agustus 2022 mendatang, di mana salah satunya di Jabodetabek.

Johnny, dalam diskusi publik Dukung Era Baru TV Digital Jabodetabek Siap ASO di Jakarta, juga menginginkan agar kepala daerah di Jabodetabek, yang mencakup tiga provinsi, untuk memberikan data yang akurat agar implementasinya tepat sasaran.

"Jangan sampai kita menjadi sensitif, salah tempat ribut di lapangan. Kenapa yang sana dapat, yang sini tidak. Saya minta tolong ini diatur dengan baik agar distribusinya benar-benar tepat," kata Johnny, Jumat (19/8/3033).

Menkominfo pun menyebut sudah ada 70 perusahaan produsen STB yang sudah tersertifikasi Kominfo. Johnny juga menyebut, chip untuk STB TV digital cukup meski ada kendala di pasokan chip "yang berat."

Johnny pun mengingatkan kembali jajarannya, bersama Lembaga Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran Publik, penyelenggara multipleksing yang sudah berkomitmen, untuk menyediakan dan mendistribusikan STB dengan baik.

"Ini Jabodetabek yang dari ujung ke ujung, kurang dari enam jam bisa kita jangkau," tegas Menkominfo dalam acara yang juga digelar secara hybrid ini.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Menurut Johnny, yang terpenting saat ini selain diskusi dan sosialisasi, penyediaan barang juga harus dipastikan dengan baik dan tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.

"Kalau Analog Switch Off di Jabodetabek berlangsung sukses dan dilaksanakan dengan baik, saya kira memberikan implikasi yang besar terhadap industri broadcast nasional," imbuh Johnny.

Dalam kesempatan tersebut, Johnny juga menyinggung potensi yang akan muncul dengan terjadinya penghentian siaran TV analog, yaitu tak bisanya masyarakat menonton siaran televisi bagi yang belum beralih ke digital.

"Kita tidak inginkan begitu Analog Switch Off televisi, dampaknya adalah perangkat televisi rakyat tidak bisa menerima siaran," kata Menkominfo.

"Ini akan berimplikasi kepada reaksi rakyat," kata Johnny. "Nanti keluar lagi di social media setelah blokir OTT sekarang blokir TV rakyat. Repot juga."

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Menkominfo pun menegaskan bahwa apa yang dilakukan saat ini adalah demi kepentingan masyarakat Indonesia dan merupakan bentuk keberpihakan kepada rakyat.

"Untuk bisa keberpihakan, kolaborasi dan komitmennya itu harus di-delivery dengan pas," kata Johnny.

Sementara bagi industri, peralihan ke TV digital juga menjadi bagian dari usaha untuk membangun sebuah "level of playing field" yang memadai untuk industri media.

"Dalam persaingan dengan new media, over-the-top. Bukan rahasia kan terjadi shifting belanja iklan," kata Johnny.

Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Marullah Matali dalam kesempatan yang sama juga menunjukkan dukungannya terhadap migrasi ke TV digital.

"Data yang kami miliki adalah 1.290.519 rumah tangga, itu data yang kami miliki, kemudian dari jumlah tersebut kriteria yang disampaikan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, itu sebanyak 10 persennya baik desil 1 maupun desil 2 yang memiliki TV analog."

"Jadi ada 1,2 juta rumah tangga yang memiliki TV sementara 10 persennya kira-kira angkanya 123.888 rumah tangga," kata Marullah.

Menurutnya, angka tersebut adalah yang dibutuhkan untuk penerimaan bantuan STB. Meski begitu, informasi yang didapatkan, penerima bantuan STB yang dialokasikan untuk DKI Jakarta sebanyak 50.059 rumah tangga atau kurang dari setengahnya atau sekitar 40 persen.

"Belum termasuk warga kami yang di Kepulauan Seribu. Jadi di Kepulauan Seribu ada warga kami kira-kira ada sekitar 30 ribu warga di Kepulauan Seribu tidak termasuk dari angka 50.059 rumah tangga," imbuhnya.

Marullah pun berharap agar ke depannya akan ada dukungan untuk aspek infrastruktur keluasan sinyal TV digital, terlebih untuk Kepulauan Seribu dan untuk masyarakat kurang mampu.

(Dio/Isk)