Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) John Kerry mengungkapkan pentingnya negara-negara di kawasan Asia Pasifik untuk memperbaharui kebijakan terkait investasi dan perdagangan. Hal ini guna memproteksi para pebisnis dan pengusaha untuk lebih berinovasi.
"Untuk memproteksi para pengusaha, wirausaha, dan gagasan-gagasan bisnis, kita butuh peraturan yang lebih modern yang lebih transparan dengan predikbilitas outcome yang jelas," ujar Kerry saat berpidato di acara APEC CEO Summit 2013, di Bali International Convention Center, Senin (7/10/2013).
Dia mengatakan, pemerintah perlu menyediakan peraturan di mana para pebisnis setidaknya mampu memprediksi hasil yang masuk akal dari bisnisnya.
Regulasi pemerintah perlu diperbarui dan disesuaikan agar masyarakat bisa terus mengikuti pertumbuhan ekonomi dan perkembangan zaman. Dengan begitu, pergerakan manusia dan barang antar negara dapat dilakukan dengan lebih cepat, mudah dan aman.
"Kita butuh peraturan baru yang mengatur pergerakan barang dan manusia," ujarnya.
Menurut dia, jika pemerintah tetap bertahan dengan peraturan lama maka hal tersebut akan menghambat inovasi masyarakatnya dalam berbisnis.
Peraturan yang lebih modern juga dibutuhkan untuk memberikan proteksi pada gagasan-gagasan kreatif yang ada.
"Jika para masyarakat dan pebisnis tidak bisa bebas berinovasi, maka mereka tak bisa mengembangkan potensi negara yang tersedia," tandas dia.
Maka di tengah lonjakan jumlah penduduk kelas menengah dan tingginya populasi generasi muda di negara-negara APEC, wilayah ini memerlukan regulasi yang lebih update dan modern. (Sis/Fik/Nur)
"Untuk memproteksi para pengusaha, wirausaha, dan gagasan-gagasan bisnis, kita butuh peraturan yang lebih modern yang lebih transparan dengan predikbilitas outcome yang jelas," ujar Kerry saat berpidato di acara APEC CEO Summit 2013, di Bali International Convention Center, Senin (7/10/2013).
Dia mengatakan, pemerintah perlu menyediakan peraturan di mana para pebisnis setidaknya mampu memprediksi hasil yang masuk akal dari bisnisnya.
Regulasi pemerintah perlu diperbarui dan disesuaikan agar masyarakat bisa terus mengikuti pertumbuhan ekonomi dan perkembangan zaman. Dengan begitu, pergerakan manusia dan barang antar negara dapat dilakukan dengan lebih cepat, mudah dan aman.
"Kita butuh peraturan baru yang mengatur pergerakan barang dan manusia," ujarnya.
Menurut dia, jika pemerintah tetap bertahan dengan peraturan lama maka hal tersebut akan menghambat inovasi masyarakatnya dalam berbisnis.
Peraturan yang lebih modern juga dibutuhkan untuk memberikan proteksi pada gagasan-gagasan kreatif yang ada.
"Jika para masyarakat dan pebisnis tidak bisa bebas berinovasi, maka mereka tak bisa mengembangkan potensi negara yang tersedia," tandas dia.
Maka di tengah lonjakan jumlah penduduk kelas menengah dan tingginya populasi generasi muda di negara-negara APEC, wilayah ini memerlukan regulasi yang lebih update dan modern. (Sis/Fik/Nur)