RAPBN 2015 Dinilai Masih Tak Ideal

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono bersama dengan DPR RI telah mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (RAPBN) 2015.

Namun, Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) menilai struktur anggaran yang disusun tersebut masih tidak ideal dengan misi Indonesia meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya.

Direktur INDEF, Enny Sri Hartati menjelaskan tidak idealnya RAPBN 2015 karena anggaran masih banyak tersedot untuk pelayanan umum layaknya belanja pegawai, beban pembayaran bunga utang dan subsidi.

"Dibandingkan APBN dalam lima tahun terahir, RAPBN 2015 masih sama, tidak ideal, ini menjadi tanda tanya kita semua karena funsi ekonomi yang memiliki stimulus ekonomi masih sekitar 8,2 persen, jauh di bawah fungsi pelayanan umum yang 68%," kata Eni di kantor INDEF, Rabu (27/8/2014).

Dia menilai, seharusnya anggaran lebih besar dialokasikan ke sektor belanja modal seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan pendidkan dan alokasi peningkatan kesehatan.

Dibandingkan dengan beberapa negara tetangga, Eni mengatakan Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki alokasi anggaran stimulus ekonomi paling rendah.

"Malaysia itu untuk pos fungsi ekonomi sudah 19 persen, Indonesia masih 8,8 persen, lalu Thailand juga sudah 20 persen, Singapura itu 18 persenn" tegasnya.

Eni menekankan, masih tingginya subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang mencapai Rp 363,5 triliun menjadi satu tantangan pada pemerintahan baru untuk dapat terus ditekan dan dialokasikan ke beberapa sektor belanja modal.

"Ini adalah ranjau pemerintahan selanjutnya, subsidi BBM besar ini adalah bom waktu, maka akhirnya pemerintah berikutnya yang bertanggung jawab, tapi selain itu ini juga menjadi tantangan bagi pemerintahan selanjutnya," tutup Eni. (Yas/Nrm)