Liberalisasi Pelindo Ancam Kebijakan Poros Maritim Jokowi

Menurut aktivis Gerakan Dekrit Rakyat, Riza Damanik, liberalisasi di sektor pelabuhan dapat menghilangkan sumber pendapatan negara.

oleh Silvanus Alvin diperbarui 16 Nov 2014, 15:30 WIB
Diterbitkan 16 Nov 2014, 15:30 WIB
Pelabuhan
(Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta - Aktivis dari Gerakan Dekrit Rakyat (GDR) Riza Damanik mendukung kebijakan Presiden Jokowi untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim. Langkah untuk mewujudkannya tidak mudah, Riza menjelaskan terjadi liberalisasi operator pelabuhan seperti di PT Pelindo II.

"Dalam era globalisasi, arus barang semakin mudah dari satu negara ke negara lain, maka fungsi pelabuhan jadi vital. Indonesia kan strategis untuk mobilisasi barang tadi. Tapi terjadi liberalisasi sektor pelabuhan. Ini tidak saja menghilangkan negara dapat sumber pendapatan tapi juga tingkat kerentanan, baik jaminan lapangan kerja, juga isu-isu kesehatan," jelas Riza di Jakarta, Minggu (16/11/2014).

Ketua Dewan Pembina Kesatuan Nelayan Tradisional itu menambahkan pula sesuai Nawacita yang digariskan Jokowi, Indonesia akan menjadi negara mandiri dan kuat. Sebagai negara maritim, tidak bisa sektor-sektor vital seperti pelabuhan diobral.

"Nawacita Jokowi itu ingin dorong jadi negara yang mandiri dan kuat. Kita percaya tak ada negara maritim bisa kuat kalau sektor ekonomi dan keamanan disandarkan pada bangsa lain," imbuhnya.

"Jangan pernah mimpi kalau mau jadi poros maritim dunia, kalau liberalisasi sektor pelabuhan dilakukan maka potensi itu tak akan beri manfaat bagi Indonesia dan lebih banyak bahayanya. Prinsip kemandirian harus jadi inisiatif, bukan mengobral sektor strategis kita pada bangsa lain," tambah Riza.

PT Pelindo II saat ini dikelola bersama operator pelabuhan Hong Kong, Hutchison Ports Indonesia atau HPI. Saham terbesar dikuasai perusahaan Hong Kong itu sebesar 51 persen, sementara Pelindo II hanya 49 persen.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memaparkan visi mengenai sektor kelautan dalam pidato di Konferensi Tingkat Tinggi Negara-Negara Asia Timur (KTT EAS) di Nay Pyi Daw, Myanmar, Kamis, 13 November 2014. Menurut Jokowi, pengembangan sektor kelautan menjadi fokus Indonesia pada abad ke-21.

"Indonesia akan menjadi poros maritim dunia, kekuatan yang mengarungi dua samudra, sebagai bangsa bahari yang sejahtera dan berwibawa," kata Jokowi. (Silvanus A/Ahm)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya