Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah menyebut penerimaan negara dari sektor kelautan dan perikanan masih minim. Kondisi itu terjadi karena ketidaktegasan kebijakan pemerintah dalam sektor tersebut.
"Karena kebijakan yang tidak tepat, kontribusi kelautan dan perikanan kita cuma Rp 350 miliar per tahun. Kemana ini?," ucap Menko Perekonomian Sofyan Djalil di Jakarta, Selasa (25/11/2014).
Akibat kebijakan kurang tepat, diakui Sofyan justru melemahkan posisi nelayan-nelayan lokal dalam mencari hasil tangkapan di laut Indonesia. Ada tekanan dari pihak asing yang selama ini dirasakan nelayan domestik.
"Nelayan kita diteror karena ada kapal-kapal asing yang punya izin 10 di-copy. Kalau melawan, nelayan kita ditakut-takuti senjata yang ditembakkan ke atas. Alhasil, kita malah impor ikan, sampai ikan teri," papar dia.
Dirinya mengatakan, pemerintah harus mulai mengoreksi dan membenahi kebijakan tersebut ke arah yang tepat, ke arah produktif. Salah satunya memotong anggaran perjalanan dinas tahun depan untuk alokasi lain.
"Perjalanan dinas dan rapat dipotong Rp 16 triliun dari total Rp 41 triliun di tahun depan. Itu akan dialihkan untuk membangun infrastruktur, pembiayaan kepada nelayan, beli mesin kapal, mesin pendingin. Pokoknya kapal asing ilegal menangkap ikan, langsung saja tenggelamkan kapalnya dan orangnya ditangkap," tegas Sofyan. (Fik/Ndw)
HEADLINE HARI INI
Geger Harvey Moeis dan Sandra Dewi Terdaftar BPJS Kesehatan Fakir Miskin, Kok Bisa?
Nelayan Diteror Asing, RI Jadi Impor Ikan Teri
"Nelayan kita ditakut-takuti senjata yang ditembakkan ke atas. Alhasil, kita malah impor ikan, sampai ikan teri," papar Sofyan Djalil.
diperbarui 25 Nov 2014, 14:10 WIBDiterbitkan 25 Nov 2014, 14:10 WIB
Advertisement
Video Pilihan Hari Ini
Video Terkini
powered by
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Sahroni DPR Merasa Miris Lihat Anak Kades Ajak Duel Ustaz Akibat Ceramah Bahas Korupsi
Layani 2.000 Penumpang per Jam, Mengapa Stasiun Karet Mau Ditutup?
VIDEO: Polisi Amankan Barbuk Mobil dan Selongsong Peluru dari Peristiwa Penembakan Mobil di Rest Area
6 Potret Nikita Willy Usai Melahirkan, Perdana Ajak Baby Nael Jalan-Jalan
Bersihkan Sampah Kiriman, DLHK Badung Terjunkan Alat Berat
OCCRP Akui Tak Punya Bukti Jokowi Korupsi
Resmi Berlaku, UMP Jakarta 2025 Naik Jadi Rp 5,39 Juta
VIDEO:Joe Biden: Tidak Ada Bukti Hubungan antara Serangan New Orleans dan Ledakan Cybertruck
Transaksi Saham Kena PPN 12% pada 2025, Bagaimana Kebijakan Fee Transaksi Sekuritas?
Kilas Balik IHSG dan Pasar Modal Indonesia Sepanjang 2024
Apa Itu Presidential Threshold? Berikut Penjelasan tentang Aturan Pencalonan Presiden yang Dihapus MK
Ada Diskon Tarif Listrik 50 Persen, Warga Bisa Hemat Belanja Rumah Tangga