Proyek Listrik 47 Daerah Perbatasan Harus Tercapai

Liputan6.com, Jakarta - PT PLN (Persero) diwajibkan memenuhi target kelistrikan 47 wilayah perbatasan  Indonesia pada 17 Agustus 2015.

Direktur Jenderal Ketenaga Listrikan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Jarman mengatakan, program kelistrikan yang dicanangkan oleh  Presiden Joko Widodo tersebut harus berjalan sesuai target.

"Bagi kami yang pernting tahun ini harus nyala, bisa saja itu yang mengerjakan mereka (PLN). Harus nyala tahun ini," kata Jarman, di Jakarta, Minggu (11/4/2015).

Jarman mengungkapkan, mencapai target melistriki 47 wilayah terluar menjadi sebuah keharusan. Lantaran, ada program kelistrikan yang lebih berat juga diselesaikan tahun ini yaitu listrik desa.

"Target Pemerintah harus nyala, tidak bisa kalau itu (molor). Listrik desa saja, program jaringan segala macam bisa (setahun)," tegas Jarman.

Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015, ada 33 provinsi yang akan menjadi sasaran program listrik pedesaan. Paling banyak terdapat di Provinsi Gorontalo mencapai 10 ribu sambungan, kedua Maluku, Maluku Utara dan Sulawesi Selatan, masing-masing 7.500 sambungan.

Listrik pedesaan merupakan program pemerintah melalui APBN yang dilaksanakan oleh satuan kerja listrik pedesaan untuk perluasan akses listrik pada wilayah yang belum terjangkau jaringan distribusi tenaga listrik di daerah pedesaan. Perluasan akses listrik di desa ini dengan pembangunan jaringan tegangan menengah, tegangan rendah dan gardu distribusi.

Direktur (Konstruksi dan Energi Baru Terbarukan) PT PLN (Persero) Nasri Sebayang mengatakan, saat ini program 47 wilayah terluar masih dalam proses tender pengadaan mesin pembangkit. Proses tender diharapkan sudah dalam tahap finalisasi pada bulan ini.

Nasri menuturkan, jika April sudah bisa teken kontrak pengadaan mesin Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) maka program tersebut bisa selesai September.

Namun, jika dilihat dari target awal perencanaan, program kelistrikan yang menelan anggaran Rp 1,2 triliun tersebut harus selesai saat Indonesia genap berusia 70 tahun.

"Teken kontrak, tapi selesai September- Oktober selesai. Kami harapkan September-Oktober selesai," kata Nasri. (Pew/Ahm)