Buruh Kukuh Tuntut Jaket sampai Parfum Masuk Komponen Gaji

Buruh meminta pemerintah menaikkan komponen hidup layak (KHL) dari 60 item menjadi 84 item.

oleh Achmad Dwi Afriyadi diperbarui 29 Apr 2015, 15:19 WIB
Diterbitkan 29 Apr 2015, 15:19 WIB
Aksi Buruh Padati Jalan MH Thamrin
Ribuan buruh dari berbagai serikat pekerja melakukan aksi saat peringatan Hari Buruh Internasional di Jalan MH Thamrin, Jakarta, Kamis (1/5/14). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Pada perayaan May Day, buruh akan memanfaatkannya untuk meminta pemerintah menaikkan komponen hidup layak (KHL) dari 60 item menjadi 84 item. Buruh berharap kenaikan KHL ini akan meningkatkan penghidupan mereka menjadi lebih layak.

Sekjen Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Muhamad Rusdi mengatakan, komponen yang akan ditambahkan masuk dalam KHL itu antara lain jaket, tirai sampai minyak wangi (parfum).

"Kita minta 24 item, di antaranya jaket kita nggak ada. Perbaikan untuk hitungan minum, kemudian tirai, termasuk minyak wangi," kata dia di Jakarta, Rabu (29/4/2015).

Khusus minyak wangi, buruh mengatakan permintaan mereka bukalnlah untuk produk dengan harga mahal di pasaran.

"Minyak wangi sebotol itu tidak lebih Rp 15 ribu-Rp 20 ribu. Karena memang termasuk guru, media, swalayan, menggunakan minyak wangi agar menjaga kerjanya lebih baik," kata dia.

Rusdi mengaku, tuntutan kenaikan KHL sudah pernah buruh gelontorkan dari tahun lalu. Namun sampai sekarang, tuntutan kenaikan KHL belum jua terealisasi. "Belum ada respons dari pemerintah Jokowi," ujarnya.

Selain kenaikan KHL, Rusdi meminta pemerintah untuk tidak melepaskan harga BBM, elpiji dan tarif listrik ke mekanisme pasar. Lantaran hal tersebut akan menggerus gaji buruh.

Pihaknya berharap, dengan tuntutan tersebut buruh memiliki standar gaji yang layak seperti negara ASEAN lain. "Agar upah bisa sejajar Filipina, Malaysia, Thailand Rp 3,6 juta sampai Rp 4 juta. Kami juga menolak politik upah murah yaitu kebijakan kenaikan berbasis 5 tahun sekali yang digaungkan Menteri Perindustrian dan Menteri Koordinator Bidang Perekenomian," tutup dia.(Amd/Nrm)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya