Ini Trayek Tol Laut Bersubsidi dari Pemerintah

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah telah meluncurkan pelayaran kapal barang reguler yang merupakan bagian dari program tol laut seperti yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya.

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menjelaskan, program pelayaran kapal berjadwal ini dimaksudkan untuk‎ mengurangi disparitas harga antara Indonesia Timur dengan daerah sentra produksi yang ada di wilayah Indonesia Barat.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang dalam Rangka Pelaksanaan Tol Laut, PT Pelni (Persero) ditunjuk sebagai pihak yang menyelenggarakan pelayaran reguler tersebut. 

‎"Jadi nanti pemerintah berikan PSO kepada Pelni yang ditugaskan, ada barangnya atau tidak, dari barat ke timur atau sebaliknya jadwalnya harus tetap," kata Jonan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (4/11/2015).

Untuk saat ini, Pelni masih bisa menyediakan tiga kapal dan melayani tiga trayek dari ketentuan yang seharusnya enam kapal‎ yang melayani enam trayek juga seperti yang tertuang dalam ketetapan.

Adapun, besaran Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang dalam Rangka Pelaksanaan Tol Laut tersebut sebesar Rp 257,9 miliar dengan 6 kapal.

Namun sehubungan dengan keterbatasan waktu yang tinggal 2 (bulan dan ketersediaan armada PT Pelni, maka untuk hal ini baru dioperasikan 3 unit kapal untuk 3 ruas trayek dengan nilai subsidi sebesar 30 miliar.

Ketiga susunan jaringan trayek tersebut adalah:

1. Kodo Trayek T - 1 : Tg. Perak - Tual - Fak fak - Kaimana - Timika - Kaimana - Fak fak - Tual -Tg Perak (Dioperasikan oleh KM. Caraka Jaya Niaga III - 32)

2. Kode Trayek T - 4 : Tg. Priok - Biak - Serui - Nabire -Wasior - Manokwari - Wasior- Nabire - Serui - Blak -- Tg Pnok (Dioperasikan oleh KM. Caraka Jaya Niaga Ill - 22)

3. Kode Trayek T -6 : Tg. Priok - Kijang - Natuna - Kijang - Tg Priok (Dioperasikan oleh KM. Caraka Jaya Niaga III - 4)

‎"Tolong sediakan lagi kapalnya, caranya terserah, sebisa mungkin Januari atau akhir Desember. Tolong rekan kementerian bantu tanda tangan kontrak dengan Pelni, kalau bisa 6 rute, atau kalau Pelni bisa 12 rute saya lebih senang," tutup Mantan Dirut PT KAI itu. (Yas/Gdn)*