Apa Isi Paket Kebijakan Jilid VII?

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah kembali menunda pengumuman Paket Kebijakan Jilid VII setelah sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan akan mengumumkannya pada Jumat (4/12/2015) ini.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengaku penundaan pengumuman paket kebijakan karena ada beberapa hal yang belum selesai didiskusikan dengan Presiden Joko Widodo.

Lalu apa saja poin dalam peket kebijakan jilid VII?. Pramono mengungkapkan benang merah dalam paket ke VII ini nantinya akan sebagai senjata pertahanan Indonesia dalam menghadapi rencana kenaikan suku bunga oleh The Fed.

"Sehingga kita sudah siap baik dari segi efisiensi, segi produktivitas, dan juga kemudahan dunia usaha bagi dunia usaha," kata Pramono di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (4/12/2015).

Selain itu ada hal yang masih dibicarakan Menko Perekonomian mengenai Daftar Negatif Investasi (DNI). DNI ini bakal membutuhkan pembahasan yang cukup mendalam karena berkaitan dengan investasi asing.

Sebelumnya, Menko Darmin juga membocorkan beberapa hal yang bakal diterbitkan minggu depan, yakni terkait insentif PPh Pasal 21 maupun insentif bagi penanaman modal di sektor peternakan sapi.

"Ada beberapa pilihan, yakni soal investasi pertanian, insentif PPh 21 untuk karyawan. Tapi kita masih mau membahas. Belum tentu memilih yang itu," tegas Darmin.

Tujuan pemberian insentif PPh 21, kata Darmin, untuk meningkatkan daya beli masyarakat yang saat ini sedang lesu seiring perlambatan ekonomi Indonesia dan pelemahan harga komoditas.

"Kita masih harus membahas. Artinya ini upaya untuk membuat daya beli meningkat. Kemudian, itu juga menolong perusahaan," kata Darmin. (Yas/Nrm)‎