Hadapi MEA, PNS Tak Boleh Malas-malasan

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi‎ (PANRB) Yuddy Chrisnandi mengaku mulai masuknya era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) menjadi satu momen peningkatan pelayanan dan kualitas birokrat Indonesia.

Untuk itu, Yuddy menekankan pentingnya untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas aparatur negara untuk menghadapi ketatnya persaingan MEA, di mana aparatur negara dituntut untuk dapat bersaing secara kompetitif menghadapi perkembangan yang dinamis serta tidak lagi bermalas-malasan.

"Di era kompetisi seperti saat ini, pemerintah dituntut untuk mampu merespons perkembangan zaman dengan cepat dan tepat," kata Menteri Yuddy, Senin (11/1/2016).

Menteri Yuddy juga mengungkapkan, saat ini aparatur negara harus menjadi pribadi yang tangguh dan memiliki kompetensi untuk berkompetisi agar tidak tertinggal dengan negara di ASEAN.

"Untuk membangun penyelenggaraan negara yang lebih efektif, efisien, dan inovatif, diperlukan peningkatan kualitas dari para aparatur negara, khususnya dalam perkembangan dunia yang telah masuk pada era birokrasi yang kompetitif," jelasnya.

Guna mencapai tata kelola pemerintahan yang lebih baik serta peningkatan kualitas sumber daya aparatur, Kementerian PANRB telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mendorong perbaikan-perbaikan.

Namun demikian, evaluasi yang dilakukan tersebut bukan untuk menilai kinerja menteri sebagai pemimpin kementerian, tetapi untuk mengevaluasi dan menghasilkan rekomendasi perbaikan pada institusi.

Evaluasi akuntabilitas kinerja tersebut merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran, karena indikator utama dalam evaluasi tersebut menekankan pentingnya perencanaan yang mencakup rencana strategis hingga capaian atau outcome yang dihasilkan.

Dengan demikian, evaluasi akuntabilitas kinerja dimaksudkan untuk menjadikan pemerintahan untuk berorientasi terhadap hasil yang dicapai (result oriented gouvernment).

‎Sementara itu, Direktur Program Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran, yang juga merupakan seorang pakar manajemen, Popy Rufaidah, mengapresiasi langkah-langkah strategis yang dilakukan Menteri Yuddy dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintah yang lebih baik dengan menerapkan landasan Good Corporate Governance (GCG).

Popy juga menjelaskan bahwa prinsip-prinsip GCG, yaitu Transparant, Accountable, Responsiveness, Independence, dan Fairness (TARIF), telah mampu diaplikasikan secara nyata oleh Menteri Yuddy dalam tataran tata kelola organisasi pemerintahan dengan sangat baik. (Yas/Ndw)