Pengusaha Minta Anggaran Kementerian PUPR Tidak Dipangkas

Gapensi mengharapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tidak memangkas lagi anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumaahan Rakyat

oleh Ilyas Istianur Praditya diperbarui 07 Agu 2016, 17:14 WIB
Diterbitkan 07 Agu 2016, 17:14 WIB
20160128-Pemerintah Targetkan Pembangunan 225 Proyek Startegis Nasional
Pekerja menyelesaikan proyek Jalan layang Ciledug-Tendean di Jakarta, (28/1). Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Sofyan Djalil dan pemerintah menargetkan realisasi pembangunan 225 proyek infrastruktur. (Liputan6.Com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Gabungan Pelaksana Konstruksi (Gapensi) mengharapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tidak memangkas lagi anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumaahan Rakyat (PUPR) tahun depan. Pasalnya, Kementerian PUPR perlu ditunjang oleh anggaran operasional yang cukup untuk menunjang upaya Kementerian ini dalam membangun infrastruktur dan perumahan untuk rakyat.

“Gapensi usul agar kinerja dan operasional Kementerian PUPR tidak terganggu untuk menyediakan infrastruktur dan rumah rakyat, anggarannya jangan dipangkas lagi,” ujar Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia (BPP Gapensi) H.Andi Rukman Karumpa dalam keterangannya, Minggu (7/8/2016).

Andi mengatakan, pembangunan infrastruktur dan perumahan rakyat merupakan sektor prioritas pemerintahan Jokowi-JK. Dalam dua tahun terakhir, pemerintah pusat telah sukses mengeksekusi berbagai proyek-proyek infrastruktur.

Tak hanya itu, Kementerian PUPR juga termasuk kementerian yang berkinerja baik. Sejumlah pencapaian membuat perekonomian Indonesia mulai bangkit dengan pertumbuhan yang mulai atraktif pada kuartal II-2016.

Ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,18 persen year on year (yoy) di kuartal II-2016. Secara kuartalan (quarter to quarter) ekonomi tumbuh 4,02 persen. Gapensi melihat, salah satu kontributor pertumbuhan tersebut adalah mulai bergeraknya sektor infrastruktur dan konstruksi.

“Kami melihat ada banyak terobosan dilakukan pemerintah di sektor ini sehingga ekonomi bisa mengejutkan tumbuh 5,18 persen,” ujar dia.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2016 melakukan penghematan sekitar Rp 50,6 triliun. Dari jumlah tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkena pemotongan anggaran Rp 8,4 triliun.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya