Pelemahan Harga Komoditas Masih Jadi Tantangan Ekonomi RI

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan RAPBN 2017 disusun dengan memperhitungkan perekonomian global.

oleh Achmad Dwi Afriyadi diperbarui 16 Agu 2016, 17:10 WIB
Diterbitkan 16 Agu 2016, 17:10 WIB
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan RAPBN 2017 disusun dengan memperhitungkan perekonomian global.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan RAPBN 2017 disusun dengan memperhitungkan perekonomian global.

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017 disusun dengan memperhitungkan perekonomian global. Pemerintah memperkirakan perekonomian di tahun depan masih penuh tantangan.

Darmin menerangkan, salah satu tantangan terberat yang harus dilalui oleh Indonesia adalah belum membaiknya perekonomian dari negara-negara yang menjadi mitra dagang Indonesia. Hal tersebut ditambah dengan harga komoditas yang diperkirakan masih melemah.

"Harga komoditas menjadi risiko, mengganggu kinerja ekonomi nasional," kata dia di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Selasa (16/8/2016). 

Selain itu, beberapa negara maju yang semula menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi dunia juga sedang dalam tahap pemulihan. Darmin mengatakan, hal tersebut menimbulkan ketidakpastian di sektor keuangan. "Sebagian negara terus-menerus menggelontorkan dana untuk melonggarkan likuiditas," jelas dia.

Dalam RAPBN 2017 pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,3 persen. Kemudian inflasi 4 persen dan nilai tukar rupiah 13.300 per dolar Amerika Serikat (AS). Harga minyak Indonesia diperkirakan US$ 45 per barel. Adapun produksi migas 1,93 juta barel setara minyak.

"Saya barangkali ingin mengutip bagian terakhir. Dinamika ekonomi global dan domestik prospek ekonomi ke depan, pertimbangan asumsi makro 2017 yang menjadi pondasi kebijakan 2017," tandas dia.

Sebelumnya, pemerintah menetapkan tiga kebijakan utama dalam RAPBN 2017. "Di tengah situasi ekonomi global yang belum sepenuhnya normal, APBN harus dapat menjadi instrumen fiskal untuk mendukung upaya pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan serta penciptaan lapangan kerja," ujar Jokowi, di Jakarta, Selasa (16/8/2016).

Ia menuturkan, untuk mendukung hal itu, APBN juga perlu realistis, mampu menopang kegiatan prioritas, kredibel, berdaya tahan, dan berkelanjutan baik dalam jangka pendek dan menengah.

Karena itu, ia menuturkan RAPBN 2017 disusun dengan tetap berpedoman pada tiga kebijakan utama.Pertama, kebijakan perpajakan yang dapat mendukung ruang gerak perekonomian.

Selain sebagai sumber penerimaan, perpajakan diharapkan dapat memberikan insentif untuk stimulus ekonomi. Kedua, kebijakan belanja akan memberi penekanan pada peningkatan kualitas belanja produktif dan prioritas yang antara lain difokuskan untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, perlindungan sosial, subsidi lebih tepat sasaran, dan penguatan desentralisasi fiskal.

Ketiga, kebijakan pembiayaan untuk memperkuat daya tahan dan pengendalian risiko dengan menjaga defisit dan rasio utang.

"Selaras dengan kebijakan fiskal jangka menengah, pemerintah menetapkan tema kebijakan fiskal tahun 2017 adalah pemantapan pengelolaan fiskal untuk peningkatan daya saing dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan," kata Jokowi. (Amd/Gdn)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya