Minta Keadilan, Karyawan Bank Ekonomi Gelar Demo

Karyawan Bank Ekonomi meminta kepada manajemen baru agar adil dalam memperlakukan para karyawan.

oleh Moch Harun Syah diperbarui 26 Sep 2016, 13:27 WIB
Diterbitkan 26 Sep 2016, 13:27 WIB
Karyawan PT Bank Ekonomi Raharja Tbk menggelar aksi demo di depan kantor jalan Boulevard Raya, Kelapa Gading Jakarta Utara pada Senin (26/9/2016) pagi.
Karyawan PT Bank Ekonomi Raharja Tbk menggelar aksi demo di depan kantor jalan Boulevard Raya, Kelapa Gading Jakarta Utara pada Senin (26/9/2016) pagi.

Liputan6.com, Jakarta - Karyawan PT Bank Ekonomi Raharja Tbk menggelar aksi demo di depan kantor jalan Boulevard Raya, Kelapa Gading Jakarta Utara pada Senin (26/9/2016) pagi. Dalam aksi ini, karyawan Bank Ekonomi meminta kepada manajemen baru agar adil dalam memperlakukan para karyawan. Pihak manajemen dirasa tebang pilih memberlakukan aturan terhadap karyawan.

Koordinator aksi Saepul Tavip mengatakan, diskriminasi itu dirasakan para karyawan sejak mayoritas saham Bank Ekonomi dibeli oleh HSBC pada 2009 lalu. Diskriminasi yang paling sering dikeluhkan para karyawan adalah soal hak memilih dalam hubungan kerja.

"Kenapa sesama karyawan di bawah kepemilikan HSBC Group diperlakukan secara diskriminatif, baik hak dan karier. Karyawan Bank Ekonomi tidak diberikan sedangkan karyawan HSBC Kantor cabang Indonesia Diberikan dan struktur organisasi di dominasi oleh karyawan HSBC kantor cabang Indonesia," kata Saepul di lokasi, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin (26/9/2016).

Dia melanjutkan, pihak manajemen dari Bank Ekonomi dianggap sudah melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan lantaran tidak ada keadilan antara karyawan Bank Ekonomi dan HSBC.

Saat ini, HSBC cabang Indonesia memiliki sekitar 3.500 karyawan di 6 kota besar sedang Bank Ekonomi Raharja memiliki sekitar 1.950 karyawan yang tersebar di 85 kantor cabang di 29 kota di Indonesia.

"Menyatukan dua entitas bisnis dengan badan hukum yang berbeda itu menimbulkan implikasi terhadap ketenagakerjaan di kedua Bank, pasti akan terjadi overlapping jabatan serta kelebihan tenaga kerja," tutupnya. (Harun/Gdn)

Tag Terkait

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya