Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan penyamarataan harga bahan bakar minyak (BBM) bagi masyarakat Papua dan Papua Barat merupakan bentuk keadilan sosial bagi rakyat di wilayah ini.
Untuk membuat harga BBM di Papua sama dengan daerah lain, pemerintah menggulirkan Program BBMÂ Satu Harga melalui PT Pertamina (Persero).
Jokowi menceritakan dasar permintaan penyamarataan harga BBM di Papua karena kerap mendapatkan laporan langsung dari warga setempat. Mereka mengeluhkan harga BBM di wilayah mereka sangat jauh di atas penetapan pemerintah. Di beberapa wilayah, harga bahkan mencapai Rp 60 ribu bahkan Rp 100 ribu per liter.
"Saya sering kali mendapatkan informasi dari masyarakat waktu salaman, bisik-bisik ke saya jika BBM di sini harga Rp 60 ribu waktu di Wamena, BBM di sini kadang sampai 100 ribu. Kemarin ke kapolda saya cek apa benar harga seperti itu dan betul ternyata," ujar Jokowi saat meresmikan Program BBM Satu Harga di Kabupaten Yahukimo, Papua, Selasa (18/10/2016).
Oleh karena itu, sejak setahun lalu Jokowi memerintahkan Menteri Badan Usaha Milik Rini Soemarno untuk mencari cara membuat harga BBM di Papua sama seperti di wilayah lain.
"Harga BBM di barat maupun tengah memang harus sama dari dulu harus sama," tegas Presiden.
Menurut dia pemerataan perlu ada, meski Jokowi mengaku bila secara hitungan, memasok BBM dengan harga penetapan pemerintah membuat Pertamina menanggung rugi.
"Dirut sampaikan kalau hitungan harga sama rugi Rp 800 miliar. Saya sampaikan ini bukan masalah untung rugi, tapi masalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rp 800 miliar itu terserah dicarikan subsidi silang dari mana. Itu urusan Pertamina, tapi yang saya mau ada keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia sehingga harganya sekarang hari ini di seluruh kabupaten yaitu 6.450 per liter untuk Premium," tegas Presiden.
Pada peresmian BBM Satu Harga ini, Jokowi menyempatkan melihat langsung pesawat pengangkut BBM, Air Travtor AT-802 yang dibeli Pertamina. Pesawat ini dipakai untuk memasok BBM ke beberapa wilayah di Papua agar sama sesuai ketentuan pemerintah.