Jokowi Rilis Perpres Badan Pengelola Keuangan Haji, Ini Isinya

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya mengeluarkan kebijakan tentang Badan Pengelola Keuangan Haji. Jokowi menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2017 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) pada 11 Desember 2017.

Melansir laman Sekretariat Kabinet, Selasa (201/2/2017), dikeluarkannya beleid ini, dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat 4, Pasal 30 ayat 4, dan Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

Pasal 37 Perpres ini menegaskan, Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2017 ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 12 Desember 2017 oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly.

Perpres menyebut BPKH merupakan badan hukum publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. BPKH sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri (yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama).

“BPKH sebagaimana dimaksud berkedudukan dan berkantor pusat di ibu kota negara Republik Indonesia, dapat memiliki kantor perwakilan di provinsi dan kantor cabang di kabupaten/kota,” bunyi Pasal 4 ayat 1 dan 2 Perpres.

Menurut Perpres ini, organ BPKH terdiri atas Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas. Ini paling sedikit terdiri atas lima orang anggota yang berasal dari unsur profesional, yang diangkat dan diberhentikan Presiden.

Anggota Badan Pelaksana, menurut Perpres ini, diangkat untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diusulkan untuk diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

“Anggota Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dipilih oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh Presiden,” bunyi Pasal 6 ayat 4 Perpres ini.

Adapun Dewan Pengawas, menurut Perpres ini, terdiri atas tujuh orang anggota yang berasal dari unsur profesional. Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud terdiri atas dua orang dari unsur pemerintah dan lima orang dari unsur masyarakat.

Anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur pemerintah terdiri atas satu orang dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dan satu orang dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Sedangkan Anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur masyarakat, menurut Perpres ini, dipilih panitia seleksi yang dibentuk oleh Presiden.

Pasal 9 Perpres ini menyebutkan, Badan Pelaksana memiliki fungsi perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan haji.

Untuk melaksanakan fungsi perencanaan keuangan haji sebagaimana dimaksud, menurut Perpres ini, Badan Pelaksana bertugas merumuskan kebijakan, menyiapkan rencana strategis dan menyiapkan rencana kerja dan anggaran tahunan, pengelolaan keuangan haji.

Selanjutnya rumusan kebijakan sebagaimana dimaksud wajib disampaikan kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan penilaian dan persetujuan.

“Dalam hal Dewan Pengawas menyetujui rumusan kebijakan sebagaimana dimaksud, Badan Pelaksana menetapkannya menjadi kebijakan pengelolaan keuangan haji,” bunyi Pasal 11 Ayat 2 Perpres ini.

Perpres ini juga menyebutkan, Badan Pelaksana wajib menyampaikan rancangan rencana strategis kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan penilaian dan persetujuan. Rancangan rencana strategis yang telah mendapatkan penilaian dan persetujuan dari Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud, menurut Perpres ini, diajukan oleh Badan Pelaksana kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan.

“Rancangan rencana strategis yang telah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud, ditetapkan oleh Badan Pelaksana menjadi Rencana Strategis Pengelolaan Keuangan Haji,” bunyi Pasal 13 ayat 4 Perpres ini.

Mengenai rancangan rencana kerja dan anggaran tahunan, menurut Perpres ini, wajib diajukan oleh Badan Pelaksana kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan penilaian dan persetujuan.

Selanjutnya, rancangan rencana kerja dan anggaran tahunan yang telah mendapatkan penilaian dan persetujuan dari Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud diajukan oleh Badan Pelaksana kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapat persetujuan.

“Rancangan rencana kerja dan anggaran tahunan yang telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat, ditetapkan oleh Badan Pelaksana menjadi rencana kerja dan anggaran tahunan pengelolaan keuangan haji,” bunyi Pasal 15 Ayat 3 Perpres ini.

Rencana kerja dan anggaran tahunan pengelolaan keuangan haji sebagaimana dimaksud, menurut Perpres ini, mulai berlaku tanggal I Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Untuk melaksanakan fungsi pelaksanaan, menurut Perpres ini, Badan Pelaksana bertugas,  melaksanakan program pengelolaan keuangan haji yang telah ditetapkan serta rekomendasi atas hasil pengawasan dan pemantauan dari Dewan Pengawas.

Kemudian melakukan penatausahaan pengelolaan keuangan haji dan aset BPKH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan operasional BPKH dan menyelenggarakan administrasi pengelolaan Keuangan Haji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara untuk melaksanakan fungsi pertanggungjawaban dan pelaporan Keuangan Haji, menurut Perpres ini, Badan Pelaksana bertugas, menyusun laporan kinerja dan laporan keuangan secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan. Serta, menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan haji.

“Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan haji yang disusun berkala secara bulanan, triwulan, dan semester menjadi bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan haji kepada Presiden dan DPR melalui menteri setiap 6 (enam) bulan,” bunyi Pasal 17 Ayat 2 Perpres ini.