Pemerintah Terus Berjuang Kuatkan Rupiah

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinasi Perekonomian Darmin Nasution mengaku sejumlah kebijakan yang dilakukan pemerintah saat ini masih belum bisa menguatkan nilai tukar rupiah secara cepat. Padahal, menurutnya beberapa langkah telah diambil untuk mengatasi pelemahan rupiah.

"Harus diakui langkah-langkah tidak bisa mengimbangi kecepatan pergerakan yang terjadi terutama ini menyangkut dinamika-dinamika dari keuangan global yang kemudian bergerak demikian cepat sehingga kita menyaksikan nilai tukar melemah cukup dalam seminggu terakhir ini," kata Darmin saat ditemui di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (5/9/2018).

Darmin mencontohkan, beberapa kebijakan pemerintah itu pun salah satunya adalah melalui peluncuran sistem perizinan online terpadu atau online single submission (OSS).

"OSS sekarang belum 100 persen tinggal sedikit lagi. Jumlah pengunjung sehari 110 bisa 800 bisa 700. Sekarang setabil di 700-800. Ini dirancang untuk memberi kemudahan agar investasi berkembang sekaligus untuk mendorong ekspor," imbuhnya.

Tak hanya itu, bahkan pemerintah juga telah meluncurkan mandatori biodiesel 20 atau B20 yang akan berlaku efektif sejak awal September kemarin.

Dengan demikan, penerapan B20 ini dijalankan untuk mendorong ekspor dan memperlambat impor untuk menyehatkan neraca pembiayaan dan mengurangi defisit transaksi berjalan.

Sebelumnya, Darmin meyakinkan bahwa ke depan kondisi rupiah akan semakin stabil dengan semua langkah-langkah yang sudah diambil tersebut.

"Kami percaya hari-hari ini, kurs bisa lebih tenang dibanding kemarin-kemarin. Karena kami memang melakukan langkah-langkah. Seperti apa hasilnya B20 itu? Kalau tidak ada hambatan, bisa saja ada hambatannya, tapi kami pantau terus tiap minggu. Kami berharap bisa menghambat impor BBM, khususnya solar, karena dicampur 20 persen CPO. Tadinya hanya PSO, sekarang termasuk non PSO. Barangkali PSO-nya 49 persen, non PSO-nya 51 persen. Kami perkirakan sampai akhir tahun akan ada penghematan dari impor solar."

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) pun sudah siap siaga untuk menjaga keatabilan nilai tukar rupiah. Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso memgatakan saat ini rupiah belum mengganggu stabilitas industri keuangan RI.

"Jadi tidak perlu khawatir (soal pelemahan rupiah). Fundamental kita kuat kondisi sejak minggu lalu karena sentimen negatif yang sifatnya sementara akibat kondisi eksternal," kata Wimboh kepada Liputan6.com.

Wimboh percaya, Bank Indonesia akan melakukan operasi pasar selama keperluan dolar AS adalah untuk pembayaran impor, pembayaran bunga ke luar negeri dan atau pembayaran hutang, maupun keperluan lain yang ada underlying.

"Cadangan devisa kita cukup untuk memenuhi kebutuhan import maupun keperluan lain yang sudah ada underlying. Inflow portfolio asing masih terus terjadi, di samping itu pemerintah sudah mempunyai komitment untuk mengatur kembali kebutuhan dolar dalam rangka proyek pemerintah tanpa menimbulkan hambatan terhadap program-program yang sudah berjalan," papar Wimboh.

Sementara itu, Gubernur BI, Perry Warjiyo, menegaskan komitmen BI untuk mengawal secara ketat stabilitas nilai tukar rupiah. Untuk itu, serangkaian langkah stabilisasi telah ditempuh.

Pertama, meningkatkan volume intervensi di pasar valas. Kedua, melakukan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder. Ketiga, membuka lelang FX Swap. Keempat, senantiasa membuka windows swap hedging.

"Selain itu, BI juga senantiasa meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memastikan bahwa stabilitas nilai tukar dan stabilitas sistem keuangan tetap terjaga," kata Perry.

BI meyakini bahwa kondisi perekonomian Indonesia tetap kuat dan berdaya tahan. Beberapa indikator perekonomian Indonesia menunjukkan ketahanan tersebut, seperti pertumbuhan ekonomi yang tumbuh cukup baik, dan inflasi yang rendah serta terjaga.

"Kondisi stabilitas sistem keuangan juga terjaga sebagaimana ditunjukkan oleh intermediasi yang kuat," kata Perry.

Tak hanya BI dan OJK, pemerintah pun turut andil menahan pelamahan rupiah. Menteri Keuangan Sri Mulyani pemerintah tidak berdiam diri saja dengan kondisi tersebut. Untuk melindungi fundamental ekonomi domestik pemerintah telah mengambil beberapa keputusan yang cukup berani.

Salah satunya adalah upaya menyelamatkan defisit neraca perdagagan dengan cara mengurangi impor agar Rupiah bisa kembali terdongkrak.

Adapun kebijakan tersebut berupa penyesuaian tarif pajak penghasilan (PPh) impor untuk 900 komoditas impor. Aturan akan segera diterbitkan dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

"Besok pagi (hari ini) akan lakukan penerbitan PMK dalam rangka atur impor barang konsumsi," ujarnya.

Dia berharap dengan dikeluarkannya PMK tersebut dapat mengurangi celah antara impor dan ekspor yang saat ini cukup jauh.

Selain itu, kebijakan tersebut juga bertujuan menjaga kekuatan cadangan devisa Indonesia agar stabilitas rupiah tetap terjaga.

"Kita akan terus jaga kebutuhan devisa dalam negeri tetap bisa dipenuhi, sheingga sektor usaha yang masih membutuhkan barang barang bahan baku dan batang modal tertentu bisa dijaga."

Tidak hanya itu saja, Menkeu Sri Mulyani juga mengungkapkan saat ini pemerintah tengah mengkaji ulang beberapa proyek infrstruktur dengan bahan baku impor yang pengerjaanya bisa ditunda hingga kondisi rupiah stabil.

"Kita telah menseleksi proyek-proyek yang nanti akan disampaikan oleh menteri terkait apa yang bisa ditunda. Yang belum melakukan financial closing jadi permintaan devisa bisa dikembalikan." tutur dia.

Kurangi Beli Barang Impor

Wakil Presiden Jusuf Kalla pun mengimbau kepada masyarakat agar mengurangi membeli barang impor mewah. Dia meminta agar masyarakat ikut berhemat.

"Barang lux contohnya. Mungkin jumlahnya tidak besar tapi perlu untuk meyakinkan pada masyarakat bahwa suasananya sekarang ini suasana berhemat, suasana kita tidak perlu impor barang mewah," kata JK.

Dia meminta kepada masyarakat agar tidak membeli mobil mewah, serta parfum mahal untuk saat ini. "Tak usah Ferarri, Lamborghini masuk dalam negeri, tak usah mobil-mobil besar dan mewah, tak usah parfum-parfum mahal. Tas-tas Hermes. Walaupun tidak banyak, jangan dalam situasi sulit ini, masyarakat luxuries gitu," papar dia.