Sesuaikan Harga Premium, Pemerintah Harus Utamakan Kepentingan Rakyat

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah harus lebih berhati-hati dalam menentukan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium. BBM penugasan ini menyangkut kepentingan hidup orang banyak, sehingga harus mempertimbangkan dampak ke depannya.

"Masalah BBM tidak hanya di Indonesia, sering terjadi demo besar-besaran di berbagai negara. Karena itu kita harus hati-hati mengelola mengenai BBM itu," kata Anggota Komisi VII DPR RI, Kardaya Warnika dalam diskusi BBM dan Situasi Kita, di Kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (13/10/2018).

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Pasal 33 ayat 2, sudah dijelaskan bahwa produksi yang penting bagi negara dan menyangkut hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara, termasuk juga dengan BBM. Sebab, BBM diperlukan untuk berbagai kegaiatan ekonomi di Indonesia.

Oleh karenanya, Politisi Partai Gerindra itu menyarankan harus ada beberapa prinsip yang dipenuhi pemerintah dalam pengadaan BBM khususnya Premium. Pertama yakni dengan menjamin ketersediaan stok BBM. Kemudian, mudah untuk diakses, dan secara harga juga harus terjangkau.

"Pertama BBM harus tersedia. Harga murah percuma kalau tidak ada barang. Tersedia, tapi harus bisa diakses. Kalau tersedia banyak kalau tidak bisa diakses sama saja bohong. Ketiga harga harus terjangkau. Barangnya ada bisa diakses, kalau tidak bisa dijangkau daya belinya kan sama aja," kata dia.

* Update Terkini Asian Para Games 2018 Mulai dari Jadwal Pertandingan, Perolehan Medali hingga Informasi Terbaru di Sini.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pemerintah akan segera menggelar rapat koordinasi untuk membahas mengenai kebutuhan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) Premium.

Darmin belum memastikan kapan waktu penentuan penyesuaian harga premium karena pemerintah masih menjalani beberapa agenda penting Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia 2018 di Bali.

"Tunggu saja, dalam waktu dekat," kata Darmin usai penandatanganan kesepakatan investasi dan pembiayaan infrastruktur oleh 14 BUMN di Bali, seperti dikutip dari Antara, pada Kamis 11 Oktober 2018.

Darmin masih enggan menjelaskan mengenai kecenderungan sikap pemerintah terkait penyesuaian harga premiun. Menurut Darmin, lebih baik hal itu dijelaskan setelah keputusan benar-benar sudah diambil melalui rapat koordinasi. 

"Ya selesaikan dulu acara di sini. Di sini sudah penuh acaranya," tutur Darmin.

Direktur Utama PT Pertamina Persero Nicke Widyawati di kesempatan yang sama menyebut ada tahapan yang harus ditempuh jika mau menaikkan harga Premium. Hal itu dikarenakan Premium merupakan jenis BBM khusus penugasan yang berbeda dengan jenis BBM lain, baik BBM subsidi maupun nonsubsidi.

"Penetapan harganya oleh Menteri yang dilakukan berkoordinasi dengan tiga menteri. Penerapan harganya ada beberapa variabel yang perlu dipertimbangkan," ujar Nicke.

"Pertamina mengikuti apa yang ditetapkan regulator, kalau tidak naik ya kita mengikuti," tambah Nicke.