Konsep Direvisi, Holding BUMN Perbankan Tetap Ditargetkan Berdiri 2019

Kajian pembentukan holding BUMN perbankan sedang dalam proses finalisasi, setelah mendapat masukan dari KSSK.

oleh Pebrianto Eko Wicaksono diperbarui 22 Apr 2019, 17:00 WIB
Diterbitkan 22 Apr 2019, 17:00 WIB
Ilustrasi Bank
Ilustrasi Bank

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menargetkan pembentukan holding perbankan tetap dilakukan tahun ini, meski ada revisi dari Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Deputi Bidang Usaha, Jasa Keuangan, Jasa Survei Dan Konsultan Kementerian BUMN Gatot Trihargo mengatakan, kajian pembentukan holding BUMN perbankan sedang dalam proses finalisasi, setelah mendapat masukan dari KSSK untuk merevisi beberapa konsep, dalam diskusi dengan Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).

"Sudah kita revisi lagi tentang masukan dari KKSK Kemenkeu, OJK dan BI dan kita mau diskusi lagi dengan tim salah satunya KKSK itu," ‎kata Gatot, di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (22/4/2019).

Gatot mengungkapkan, masukan tersebut diantaranya mengenai efisiensi setelah holding BUMN perbankan terbentuk. Dia pun mengklaim, ‎sebelum holding BUMN perbankan terbentuk sudah menghasilkan efisien berupa penerapa ATM Link.

"Jadi holding pasti ada efisiensi dan kita bisa seperti yang kita lakukan bersana ATM Link saja itu kan sudah efisiensi bagus. Belum holding saja sudah ada efisiensi di masing-masing," tuturnya.

Gatot melanjutkan, setelah holding terbentuk efisiensi akan tercipta kembali, yaitu dengan sinergi jaringan teknologi informatika antar empat bank BUMN dan BUMN keuangan. "Nanti kalau holding jadi itu nanti IT kita akan kita remapping under empay bank yang ada," tambah Gatot.

Gatot menyebutkan, BUMN keuangan yang akan digabungkan dalam satu sistem informatikanya adalah PT Permodalan Nasional Madani (Persero), PT Pegadaian (Persero) dan Bahana"Termasuk yang non banknya salah satunya kan PNM, Pegadaian, Bahana," tandasnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Dipercepat

Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Tbk. (BTN) Maryono
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Tbk. (BTN) Maryono (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sebelumnya, Kementerian badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih terus menggodok pembentukan holding BUMN Perbankan.

Pembentukan holding perbankan tersebut, diyakini dapat meningkatkan efisiensi operasional dan kinerja perusahaan holding.

Direktur Utama BTN, Maryono menyebutkan holding perbankan akan dipercepat. Holding perbankan mundur dari target awal. 

Sebelumnya, holding perbankan sempat ditargetkan rampung pada 2018. Namun hingga saat ini, proses tersebut masih terus berlangsung.

"Saya kira holding ini sekarang menjadi perhatian khusus dari BUMN, dan ini sekarang akan di speed up, dipercepat untuk penyelesaian-penyelesaian karena kita harus memberikan beberapa penjelasan-penjelasan yang terkait ke KKSK atau ke Bank Indonesia, OJK dan sebagainya," kata Maryono, saat ditemui di JCC Senayan, ditulis Senin (11/2/2019).

Dia mengungkapkan, lambatnya proses holding BUMN perbankan karena ada beberapa hal yang masih harus diperjelas. "Ya banyak, macam-macam (yang harus diperjelas)," ujar dia.

Peran BTN

Sinergi BUMN, BTN Akuisisi Anak Usaha PNM
Dirut BTN, Maryono, Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan Kementerian BUMN Gatot Trihargo, Dirut PNM Arief Mulyadi dan Dirut PNMIM Bambang Siswaji usai penandatanganan perjanjian pembelian saham bersyarat PNMIM dari PNM di Jakarta, Senin (22/4). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Dengan ada holding tersebut, Maryono berharap peran BTN sebagai bank perumahan akan semakin kuat.

"Ya kita memang mengharapkan holding keuangan ini, BTN dijadikan sebagai atau dipertegas perannya sebagai Bank Perumahan," tutur dia.

Sebelumnya, Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa survei dan Konsultan Kementerian BUMN, Gatot Trihargo mengatakan, pembentukan holding perbankan sangat penting mengingat banyak pekerjaan yang dapat diselesaikan bersama. Contohnya, pembiayaan untuk pengadaan rumah yang digarap oleh Bank BTN.

"Holding ini sangat urgent, contoh BTN. BTN backlog perumahan sekitar 13 juta dan BTN baru bisa memberikan pembiayaan sekitar 686 ribu per tahun. Kalau kita lakukan holding seharusnya kalau 13 juta, minimal bisa 2 juta atau 3 juta tiap tahun," ujar Gatot di Kantornya,Jakarta, Senin 20 November 2018.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya