Layanan Angkutan Umum jadi PR Menhub Selanjutnya

Liputan6.com, Jakarta - Pada periode pertama pemerintah Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, peran Kementerian Perhubungan dinilai cukup baik dalam mengembangkan sektor infrastruktur transportasi dan konektivitas, khususnya di Jakarta dan sekitarnya.

Namun, ada beberapa PR yang harus diselesaikan oleh menteri yang telah dilantik untuk bekerja di periode kedua. Pengamat transportasi Djoko Setijowarno membeberkan, program pengadaan angkutan umum yang terorganisir belum tercapai selama 5 tahun ini.

"Mungkin, yang rada fatal itu angkutan umum. Di era Pak Jokowi, itu dapat dikatakan tidak ada satupun kota yang punya angkutan umum yang bagus, di luar Jakarta (ibu kota). Yang sekarang masih ada itu hanya sisa-sisa era SBY saja," ujarnya saat dihubungi Liputan6.com ditulis, Minggu (20/10/2019).

Selama ini, Menhub dinilai terlalu fokus pada transportasi online, padahal masyarakat lari ke transportasi online karena angkutan umumnya masih belum memadai.

Begitu pula dengan kehadiran angkutan perintis di daerah-daerah kecil. Angkutan perintis akan jadi penggerak ekonomi daerah tersebut. Padahal, kata Djoko, jalan-jalan di sana sudah bagus, tapi sayangnya angkutan umumnya masih kurang.

Kemudian, Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan (ASDP) juga harus jadi perhatian khusus untuk Menhub selanjutnya. Berbeda dari transportasi darat, ASDP berperan "menjahit" pulau-pulau di seluruh Indonesia.

"Peran pemerintah untuk angkutan sungai ini masih minim sekali. Banyak, itu, daerah yang menggunakan transportasi air, di Papua Selatan, Merauke, Asmat, Mahakam. Apalagi, kalau musim kemarau begini, tidak bisa jalan (kapal) karena airnya surut. Jadi teknologi kapalnya harus menyesuaikan," ungkapnya.

Saat ini, masyarakat masih mengandalkan kapal-kapal kayu buatan sendiri untuk menyebrangi sungai, sehingga pemerintah diminta untuk menyediakan angkutan sungai yang lebih layak demi berkembangnya ekonomi masyarakat sekitar.

* Dapatkan pulsa gratis senilai jutaan rupiah dengan download aplikasi terbaru Liputan6.com mulai 11-31 Oktober 2019 di tautan ini untuk Android dan di sini untuk iOS

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Budi Setiyadi mengatakan, pemerintah mendorong pengembangan mobil listrik di Indonesia untuk lebih diterapkan pada transportasi publik sebelum dijual sebagai angkutan pribadi.

"Kemarin saya diskusi dengan beberapa asosiasi, termasuk dengan Gaikindo dan sebagainya, memang kalau kita mengembangkan ini lebih jauh. Saya lebih cenderung mendorong spesifikasi untuk angkutan umum dulu," ujar dia di Jakarta, Jumat (23/8/2019).

Sebagai bentuk implementasi, ia menyatakan, hal itu bisa diterapkan pada berbagai angkutan umum berdaya tampung besar seperti bus.

"Katakan di Jakarta kita gunakan angkutan umum dengan kendaraan listrik. Karena memang sejalan dengan apa yang disampaikan, tadi pak Menteri (Perhubungan) juga mengatakan Trans Jakarta, Damri juga sedang melakukan untuk itu semuanya," tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program KBL berbasis Baterai Untuk Transportasi Jalan, yang turut memangkas harga mobil listrik.

Harga mobil listrik turun lantaran mendapat berbagai insentif baru yang masih dikaji, seperti Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) yang akan dihilangkan.

Adapun meski mengalami penurunan harga, nilai jual mobil listrik masih tetap lebih mahal 15 persen dibanding mobil konvensional.

Menindaki hal tersebut, Budi Setiyadi melanjutkan, Kemenhub berupaya serius untuk menempatkan kendaraan listrik sebagai transportasi massal yang bisa digunakan semua kalangan.

"Jadi saya kira beberapa kota besar di Indonesia dan kita merencanakan untuk pengadaan kendaraan-kendaraan bus, atau kemudian ada skema yang by the service dari Dirjen Perhubungan Darat. Mungkin nanti alatnya dan kendaraan juga dari kendaraan bermotor listrik," pungkas dia.