Komitmen Yenny Wahid Benahi Garuda Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Komisaris Independen PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) Yenny Wahid menghadiri acara silaturahmi dengan para awak kabin perempuan Garuda Indonesia pada Rabu ini. Putri dari Presiden Republik Indonesia keempat ini berjanji untuk mengangkat kinerja maskapai nasional terbesar ini dari keterpurukan. 

Yenny menjelaskan, Garuda Indonesia memang menghadapi banyak tantangan saat ini. Oleh karena itu, ia akan mengupayakan hal yang terbaik untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut. Ia pun berusaha untuk memperbaiki keseluruhan kinerja Garuda, terutama dalam hal servis yang diberikan oleh awak kabin Garuda.

“Memang sudah bukan rahasia lagi, bahwa pada saat ini Garuda mengalami keterpurukan yang diakibatkan oleh beberapa kejadian di beberapa bulan yang lalu, yang mengakibatkan image Garuda mengalami gangguan di mata publik,” ujar Yenny, di Tangerang Selatan, Rabu (26/2/2020).

Dalam pertemuan tersebut, Yenny pun bertukar aspirasi dengan para awak kabin, terutama dalam kasus yang terjadi beberapa bulan yang lalu.

“Harapan saya karena saya sebagai komisaris independen yang mewakili publik, maka ada suara publik yang harus didengar. Perbaikan kinerja dari Garuda Indonesia secara keseluruhan sebagai Full Service Airline, tentu kita memberikan pelayanan yang baik,” tambahnya.

Dalam kinerja keuangan, Yenny berusaha agar Garuda dapat diperbaiki sehingga mampu memberikan pendapatan yang besar. Sedangkan dari perbaikan sistem, ada optimalisasi dari aset-aset sehingga secara operasional bisa lebih efisien lagi.

Yenny pun juga mengajak seluruh Sumber Daya Manusia (SDM) di Garuda Indonesia untuk lebih efisien, agar bisa memberikan layanan yang lebih baik lagi. "Kalau kita bisa lebih efisien, maka kita bisa memberikan layanan yang lebih baik lagi, harga bisa lebih diturunkan misalnya, lalu service yang diberikan bisa lebih baik lagi," jelas dia.

Yenny mengajak seluruh SDM di Garuda bekerja secara profesional, dan semua harus berdasarkan kompetensi. Yenny mengatakan tidak boleh lagi ada hubungan kekerabatan dan keakraban, tidak boleh lagi ada special treatment atau perlakuan istimewa terhadap siapapun.

“Saya di sini menjadi kawan dari semua orang yang menginginkan Garuda Indoensia maju. Saya di sini menjadi kawan bagi cabin crew yang mungkin punya aspirasi-aspirasi yang berhubungan dengan perlakuan yang tidak setara di tempat kerja.” tutur dia

“Ke depan kita bangun suasana pekerjaan yang nyaman, yang ramah, dan yang mengayomi terhadap semua pekerja. Tidak boleh ada penyalahgunaan kekuasaan. Ini semua jadi komitmen Garuda ke depan, agar bisa memberikan pelayanan yang lebih maksimal lagi,” tutup Yenny.

Reporter : Danar Jatikusumo

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir merencanakan untuk melikuidasi atau menutup lima anak usaha PT Garuda Indonesia Tbk (Persero), salah satunya PT Garuda Tauberes Indonesia.

"Ada lima anak perusahaan Garuda Indonesia yang sebenarnya siap di likuidasi. Hasil rapat direksi dan komisaris dengan kami, mereka (Garuda Indonesia) sudah mengusulkan, karena tidak ada manfaatnya," ujar Erick Thohir, dikutip dari Antara, pada Kamis 20 Februari 2020. 

Ia menambahkan Kementerian BUMN sudah mengusulkan kepada Presiden dan Menteri Keuangan agar Kementerian BUMN mendapatkan mandat tambahan dalam penggabungan dan melikuidasi BUMN.

"Sedang diusulkan kepada Presiden dan Menteri Keuangan untuk mandat tambahan kita bisa memerger dan melikuidasi," ucapnya.

Ia menambahkan dengan adanya tambahan mandat itu Kementerian BUMN juga akan segera mengambil keputusan ke BUMN yang bergerak di bidang pembiayaan kapal PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (Persero) atau PT PANN. "Mungkin bisa merger-kan ke yang lain," kata Erick Thohir.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima menyampaikan pihak meminta Kementerian BUMN untuk berkomitmen menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good corporate governance) dan pedoman perilaku (code of conduct) sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di setiap BUMN.