Rombak Pejabat Kemenkeu, Sri Mulyani Ingatkan Jabatan Bukan Hadiah

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani melantik 30 pejabat eselon II dan eselon III di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Sembilan di antaranya merupakan pejabat eselon II yang menempati posisi di Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan.

Sri Mulyani mengatakan mutasi merupakan siklus organisasi yang memang diperlukan untuk meningkatkan pengkayaan, pengalaman dan penyegaran organisasi. Tidak seharusnya jabatan merupakan hadiah atau tempat parkir bagi orang yang tidak melakukan apapun.

"Terlalu mewah di Republik ini dan di Kementerian Keuangan untuk memiliki orang yang memegang jabatan dan kontribusinya minimal," kata Sri Mulyani di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (13/3/2020).

Sri Mulyani meminta tidak menganggap jabatan itu sebagai hak atau hak istimewa yang dinikmati tanpa ada konsekuensi tanggung jawab. Sebagai pejabat negara di Kementerian Keuangan, memiliki tugas sebagai bendahara negara.

Apalagi saat ini kondisi ekonomi dan keuangan negara sedang menghadapi masalah akibat penyebaran virus corona.

Dia menekankan kepada seluruh pejabat eselon II dan eselon III agar menjaga integritas. Sebab mereka bekerja sebagai pengelola keuangan negara, bendahara negara dan menjaga keuangan negara. Apalagi, uang merupakan salah satu godaan yang paling nyata dalam hidup manusia.

"Anda diyakini bisa tahan terhadap godaan akan uang maupun konflik kepentingan," ujar Sri Mulyani.

Berikut ini daftar nama Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) Kementerian Keuangan yang dilantik Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Sekretariat Jenderal

1. Bhimantara Widyajala, S.H., Ak., MSF sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Sumber Daya Aparatur2. Dr. Harry Z. Soeratin, S.E., M.M. sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Perencanaan Strategik

Direktorat Jenderal Anggaran

3. Rofyanto Kurniawan, S.T., M.B.A., Ph.D. sebagai Direktur Penyusunan APBN

Pada Direktorat Jenderal Pajak

4. Ihsan Priyawibawa, Ak., M.B.T. sebagai Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan

5. Farid Bachtiar, M.Tax. sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Riau

6. Ahmad Djamhari, S.E., M.Tax. sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Kalimantan Barat

7. Edward Hamonangan Sianipar, S.E., Ak., M.Si. sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Perpajakan

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

8. Dr. Ahmad Yani, S.H., Ak., M.M. Sebagai Tenaga Pengkaji Restrukturisasi, Privatisasi, dan Efektivitas Kekayaan Negara Dipisahkan

Pada Komite Stabilitas Sistem Keuangan

9. Ihda Mukhtiyanto, S.E., M.Sc. sebagai Direktur Manajemen Risiko dan Hukum