Wawancara Menko Airlangga Hartarto: Kartu Prakerja dan Kondisi Ekonomi Indonesia Terkini

Liputan6.com, Jakarta - Sektor ketenagakerjaan menjadi salah satu sektor yang terkena dampak dari pandemi virus corona. Di tengah situasi yang penuh ketidakpastian ini, sejumlah perusahaan di berbagai daerah telah memutuskan untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap karyawannya.

Hal ini tentunya menjadi pukulan berat bagi ekonomi Indonesia. Sebab, jika gelombang PHK ini terus dibiarkan tanpa adanya solusi bagi mereka yang terkena PHK, maka akan berdampak perekonomian Indonesia di mana selama ini pertumbuhan ekonomi Indonesia masih banyak bergantung pada sisi konsumsi masyarakat.

Namun demikian, pemerintah tidak tinggal diam. Pemerintah telah meluncurkan program Kartu Prakerja serta stimulus lain bagi masyarakat yang terkena dampak dari virus corona ini. Lantas bagaimana progres program ini dan apa saja manfaat yang bisa didapatkan?

Ikuti langsung wawancara dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto terkait dengan Program Kartu Prakerja serta kondisi terkini dari ekonomi Indonesia di tengah pandemi corona berikut ini:

- Langsung saja kita bicara soal Kartu Prakerja. Gelombang pertama sudah bergulir dan sejauh ini bagaimana progres pelaksanaan program Kartu Prakerja?

Jadi kemarin per tanggal hari Kamis 14 April 2020, pada saat jam 4 sore itu sudah ditutup gelombang pertama, dan di gelombang pertama ini sudah 5,9 juta yang mendaftar. Sebanyak 4,4 juta pendaftaran dari email, kemudian yang terseleksi per jam 16.00 WIB dan secara clean 2.780.026 orang dan berdasarkan kuota yang ada per minggunya gelombang pertama dinaikkan dari yang semula 160 ribu menjadi 200 ribu. Dan ini diharapkan notifikasinya itu akan diberikan pada paling lambat hari Senin pagi sebelum jam 10 lah kira-kira. Bagi mereka yang belum mendapatkan notifikasi, itu akan diberikan notifikasi bahwa mereka diundang untuk gelombang berikutnya, gelombang kedua.

- Kapan untuk pendaftaran untuk gelombang kedua akan dibuka?

Jadi gelombang kedua ini akan dibuka juga pada saat mereka ini yang 1,8 juta itu digeser ke gelombang kedua. Kemudian kami juga akan membuka lagi kepada publik di hari yang sama. Dengan demikian jumlah yang 1,8 juta itu nanti akan bertambah. Dan nanti hari Kamis jam 4 itu ditutup dulu untuk rekruitmen di gelombang ke kedua. Yang 1,8 juta ini akan ditanyakan, apakah akan berlanjut di gelombang berikutnya, sehingga mereka tidak perlu mengulang registrasi yang telah dilakukan di awal.

- Pak ini kan anggarannya Rp 20 triliun, kalau untuk di masa pandemi ini, targetnya berapa menyasar korban PHK?

Tentu kalau kita lihat data yang masuk kan cukup tinggi. Kalau data yang sudah teregistrasi di kita itu memang sudah 85 persen. Jadi dari Departemen Tenaga Kerja, kemudian dari BPJS ketenagakerjaan, dan dari data misalnya dari pariwisata, dan berbagai sektor. Jadi kita punya data yang namanya whitelist yang sudah terdaftar disana, tetapi data-data yang sudah terata ini akan di crosscheck dengan data yang aktif mendaftarkan diri. Jadi data yang diusulkan oleh kementerian, diusulkan oleh dinas-dinas daerah itu akan menjadi whitelist dan data ini nanti akan di crosscheck dengan data yang masuk.

Mengenai berapa, kita tentu akan melihat sampai berapa lama selama pandemik ini. Kapasitas kita naikkan, tetapi ini akan dinaikkan secara bertahap.

- Apakah program ini nanti akan diprioritaskan untuk daerah-daerah yang paling terdampak Covid-19 misalkan untuk wilayah DKI Jakarta?

Jadi kalau kita lihat dari daerah-daerah sesuai dengan mekanisme yang secara digital, maka ini adalah open access dan ini juga membuka kesempatan yang sama kepada seluruh pendaftar online dari seluruh indonesia, dan dari data yang masuk sudah terlihat yang utama dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan DKI Jakarta.

Tetepi dari daerah lain, mulai dari Aceh sampai Papua Barat pun sudah ada yang mendaftar. Di Makassar cukup besar kemudian di Bali, kemudian di Kepulauan Riau, kemudian di Sulawesi Utara. Jadi karena sistemnya ini adalah sistem online, jadi semua terbuka dengan kesempatan yang sama.

Nah memang proses di awal kan akan menggunakan sistem offline juga, tetapi karena situasinya sekarang tidak memungkinkan, maka yang dideliver yang sistem online terlebih dahulu.

- Lebih banyak Jawa ya pak, apakah ini artinya di luar Jawa akan memiliki kesempatan yang lebih kecil?

Seperti tadi saya sampaikan, karena ini sistemnya online, maka equal opportunity, jadi mereka bisa memasukkan dalam hal yang sama. Jadi ini Jawa lebih banyak karena mamang yang mendaftar lebih banyak. Dan dari segi demografis, pendaftarnya juga dari segi umur itu yang terbanyak adalah 18 tahun sampai 35 tahun itu mencakup 80 persen pendaftar.

- Dari pelatihan yang diberikan, standar skill seperti apa sih yang diharapkan?

Ya jadi sebetulnya dari platform yang disediakan, itu jenis pendidikannya ada 2 ribu lebih sedikit, kemudian lembaga pendidikannya ada 189, platformnya ada 8. Jadi jenis pendidikannya apa, semuanya diserahkan kepada pengguna Kartu Prakerja. Mereka bebas memilih sesuai dengan keinginan masing-masing dan sesuai dengan kompetensi yang akan dipelajari. Sehingga pemerintah tidak mengarahkan harus ke arah mana, karena sistemnya kan open access dan juga sistem ini memberi peluang untuk mencari sebanyak mungkin mata pelajaran yang dianggap sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

- Lalu bagaimana pemerintah menjaga standar pelatihan ?

Jadi pertama tentu pemerintah menyediakan fitur feedback, jadi kalau kita lihat feedbacknya positif dan diminati, mungkin program itu dilanjutkan. Tetapi kalau pertama tidak diminati, kedua reviewnya kurang bagus, nah tentu kita akan perbaiki dan kita akan minta kepada lembaga itu untuk pebaiki jenis-jenis pelatihan dan kualitas daripada pelatihan tersebut.

- Bagaimana langkah dari pemerintah agar ini tepat sasaran?

Pertama, sasarannya adalah mereka yang terkena korban PHK atau dirumahkan, dan itu menjadi bagian daripada pertanyaan pada saat mendaftar. Dan tentu ini di-crosscheck dengan data-data yang ada di departemen terkait, apakah yang bersangkutan sedang bersekolah atau sedang berkuliah dan usia sudah di atas 18 tahun. Kemudian yang kedua juga akan di-crosscheck di Kementerian Sosial , sehingga ditanyakan apakah mereka sedang mendapatkan bantuan sosial PKH atau bantuan lainnya. Sedangkan kalau mereka sedang mendapatkan jaminan sosial di tempat lain, maka mereka tidak berhak untuk mendapatkan kartu prakerja.

Kartu prakerja ini sendiri didesain untuk menjaring mereka yang dalam tanda kutip belum terakses oleh program-program kementerian yang lain, seperti pekerja harian, pekerja informal, UMKM yang sedang bermasalah, atau yang lain. Sehingga mereka masing-masing bisa mendapatkan akses terhadap pelatihan dan di sini pemerintah memberikan bantuan sebanyak Rp 600 ribu untuk periode 4 bulan. Nah dana untuk pelatihannya sebesar Rp 1 juta, dan apabila sudah ikut satu pelatihan dengan paket Rp 400 ribu misalnya, nah sisa saldonya bisa digunakan lagi untuk pelatihan yang lain. Apabila dana tersebut misalnya tidak digunakan, maka per Desember, dana itu akan ditarik.

- Setelah pelatihan, lalu kemana mereka mengaplikasikan keahlian yang didapat?

Ya tentu pemerintah mempunyai program recovery perekonomian. Jadi kita melihat ada sektor yang menjadi pemenang dan sektor yang terdampak akibat Covid-19. Nah salah satu yang bisa menjadi pemenang ini kan sektor farmasi, sektor tekstil yang membuat alat pelindung diri masker dan yang lain. Kemudian sektor makanan minuman. Dan sektor yang terkait dengan kesehatan, sektor yang terkait dengan digital platform, dan digital services. Jadi sektor-sektor ini yang didorong dan tentunya kita berharap bahwa para yang mempelajari mendapatkan skill baru ini memasuki sektor tersebut yang sebagai awal.

Sedangkan berikutnya kita mendorong recovery ekonomi. Nah recovery ekonomi ini akan kita dorong dengan transformasi ekonomi secara struktural dan salah satunya adala pemerintah kan banyak memberikan insentif fiskal. Diharapkan insentif fiskal ini berupa PPh pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal  25 ini akan memicu dunia usaha untuk bertahan, tetap bekerja di situasi ini dan nanti akan segara menyesuaikan terhadap recovery ekonomi. Dan recovery ekonomi di banyak prediksi bahwa di tahun 2021 situasi akan lebih baik.

- Pada tanggal 24 Maret kemarin, Pak Presiden Jokowi menyampaikan ada 9 kebijakan untuk menyelamatkan ekonomi, salah satunya yaitu penataan ulang anggaran di kementerian dan daerah dalam rangka pengentasan Covid-19. Bagaimana pelaksanaan kebijakan ini, seberapa banyak kementerian dan pemerintah daerah yang sudah melaksanakannya?

Jadi pemerintah mendorong dilakukannya relokasi dan refocusing anggaran. Arahan Pak Presiden ke pemerintah daerah bahwa dana-dana yang terkait dengan barang modal atau perjalanan dinas bisa dialihkan untuk biaya kesehatan atau jaring pengaman sosial. Demikian pula dengan program-program di kementerian dan lembaga. Sehingga nanti semuanya akan mendorong agar masyarakat masih mempunyai daya beli dan juga tingkat kesehatan kita untuk pelayanan kita lebih meningkat.

- Selain soal kesehatan, yang menjadi sorotan soal ketersediaan bahan pokok dan kita tidak bisa memprediksi kapan masa pandemi ini akan berakhir. Dan tentunya pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan ketersediaan bahan pokok dalam jangka waktu yang tidak pasti ini. Bagaimana langkah pemerintah untuk memastikannya?

Jadi pemerintah menjaga stok barang dan juga terhadap 11 kebutuhan bahan pokok seperti beras, jagung, bawang, minyak goreng, bawang putih, bawang merah dan yang lain. Tentu ini dijaga ketersediaan dari pada barangnya. Juga didorong dengan stok yang ada. Dan pemerintah menugaskan Bulog, PPI, RNI dan beberapa perusahaan swasta untuk menjaga stok yang ada, termasuk juga untuk mengadaan daging sapi, daging kerbau dan yang lain. Walaupun pemerintah juga menyadari bahwa di beberapa negara akan terjadi kekeringan sehingga manajemen stok ini yang terus dijaga pemerintah.

- Bicara soal stok, untuk didalam negeri pasokannya cukup Pak?

Kita sedang memonitor dan sampai Mei Insya Allah masih aman semua, sampai pasca Lebaran.

- Misalnya Corona ini akan berkepanjangan, misalnya stok dari dalam negeri tidak mencukupi, apakah akan tetap melakukan impor?

Tentunya berbagai macam source akan dicari baik dari dalam maupun stok pangan dari negara lain. Tetapi kami sudah mengidentifikasi stok-stok yang critical seperti beras. Kita akan memasuki musim panen raya di April, Mei dan Juni ini. Kita akan memberikan stimulus kepada petani agar mendorong mereka untuk menanam beras diperiode berikutnya sehingga kebutuhan pangan terjaga.

- IMF baru saja mengeluarkan World Economic Outlook untuk asumsi pertumbuhan ekonomi di 2020 dan 2021. Ekonomi Indonesia diprediksi tumbuh tipis 0,5 persen di 2020, sementara melonjak signifikan 8,2 persen di 2021. Asumsi, prediksi dan realisasinya seperti apa?

Jadi pemerintah menjaga agar pertumbuhan di tahun ini bisa dijaga di sekitar 2 persen-2,3 persen. Dan memang IMF memprediksi hampir seluruh negara masuk resesi dan pertumbuhan di bawah nol, tetapi Indonesia, China dan India itu di atas nol persen. Dan pemerintah dengan stimulus yang dilakukan termasuk dengan jaring pengaman sosial bisa menahan dari penurunan perekonomian kita. Sampai bulan Maret ekspor impor kita juga masih terjaga dengan baik.

Tentunya pemerintah juga mendorong untuk menyelesaikan pembahasan dengan parlemen terkait dengan omnibus law cipta kerja. Karena pemerintah melakukan kesempatan untuk melakukan transformasi kesehatan, transformasi pendidikan, transformasi birokrasi.

Work From Home ini membuktikan pemerintah bahwa pemerintah bisa beroperasi secara digital dan tentunya akan dimanfaatkan ke depan e-government ini, yang salah satunya adalah menjalankan e-government ini end to end mulai dari rekrut sampai pembayaran adalah Kartu Prakerja.Kemudian yang berikutnya adalah melakukan transformasi struktural ekonomi ini yang terbesar dilakukan di era demokrasi, dan ini didorong oleh finalisasi atau penyelesaian pembahasan Omnibus Law di DPR.

- Soal Omnibus Law, apakah dalam situasi seperti ini pemerintah dan DPR akan segera menyelesaikan UU Omnibus Law ini?

Jadi ada beberapa pekerjaan yang akan diselesaikan yaitu Perpu sudah diputuskan, kemudian nanti menunggu persetujuan DPR pada waktunya, kemudian Perpres 54 sudah berjalan. Itu untuk menyelesaikan persoalan hari ini. Jadi disitu ada paket soal kesehatan senilai Rp 70 triliun, kemudian ada program jaring pengaman sosial masyarakat sebesar Rp 110 triliun.

Kemudian ada paket untuk jaring pengaman ekonomi itu besarnya Rp 70 triliun dan ujungnya dalam jaring pengaman sektor keuangan sebesar Rp 110 triliun. Untuk itu semua kita membutuhkan untuk recovery 210 negara lebih kena pandemi Covid tentunya menginginkan untuk recovery ekonomi. Sehingga pada saat nanti situasi sudah membaik, mereka akan berlomba-lomba untuk membuat iklim berusaha yang lebih mudah baik untuk usaha kecil dan menengah, untuk koperasi, maupun untuk usaha yang lebih besar.

- Artinya ada optimisme ketika nanti pandemi ini berakhir maka Indonesia sebagai memiliki pasar yang begitu luas bisa kembali recovery ekonominya dengan menggempur negara-negara tujuan ekspor?

Iya salah satunya kita ingin mempercepat agar ekonomi ini, kalau mesin mobil atau mesin motor ini tidak dimatikan, tetapi masih siap untuk mengisi pertumbuhan yang dimungkinkan.