Tengok Berbagai Bantuan Sosial dari Pemerintah Bagi Warga Terdampak Corona

Pemerintah mengeluarkan skema Program Keluarga Harapan (PKH) yang menjangkau 10 juta kepala Keluarga dengan dana alokasi sebesar Rp 37 triliun.

oleh Tira Santia diperbarui 26 Apr 2020, 19:15 WIB
Diterbitkan 26 Apr 2020, 19:15 WIB
Pengamat Ekonomi dan Perpajakan Yustinus Prastowo.
Pengamat Ekonomi dan Perpajakan Yustinus Prastowo.

Liputan6.com, Jakarta - Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo, menyampaikan skema bantuan sosial apa saja yang diberikan oleh pemerintah terkait penanganan wabah Corona covid-19.

“Bantuan Sosial untuk domain Kementerian Sosial ,Pemerintah Daerah, dan Kementerian Keuangan membantu merumuskan skema dan menyediakan alokasi anggarannya,” kata Yustinus dalam satu diskusi, Minggu (26/4/2020).

Pertama, ia menyebutkan bahwa pemerintah mengeluarkan skema Program Keluarga Harapan (PKH) yang menjangkau 10 juta kepala Keluarga dengan dana alokasi sebesar Rp 37 triliun.

“Ini cukup besar variasinya Rp 250 ribu per bulan untuk keluarga sudah jelas dan terdaftar, bagi yang tidak terdaftar ke PKH, akan ada kartu sembako yang menjangkau 20 juta kepala Keluarga dengan alokasi Rp 43 triliun,” ujarnya.

Apabila masih tidak masuk di kartu sembako, masih ada Bantuan sosial Tunai untuk 9 juta Kepala Keluarga di luar Jabodetabek seperti untuk supir angkutan umum, pedagang kaki lima, dan lainnya.

 

Bantuan Sembako

FOTO: Bantuan Sosial Pemerintah Pusat Siap Disalurkan
Pekerja mengemas paket bansos di Gudang Food Station Cipinang, Jakarta, Rabu (22/4/2020). Pemerintah menyalurkan paket bansos sebesar Rp 600 ribu per bulan selama tiga bulan untuk mencegah warga mudik dan meningkatkan daya beli selama masa pandemi COVID-19. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Selain itu, juga ada bantuan sembako untuk Jabodetabek yang menyasar 2 juta Kepala Keluarga dengan aloaksi Rp 3,4 triliun.

Jika masih belum termasuk dalam skema bantuan yang sudah disebutkan, masih ada BLT desa dari realokasi dana desa itu sekitar Rp 2,2 triliun dengan target 20 juta penerima untuk warga yang tidak bekerja, dan korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), serta bagi yang pulang kampung disediakan di sini.

“Anggota keluarga yang kena PHK atau kaum muda yang kena PHK masuk ke kartu pekerja yang lulus SMA, untuk 5,6 juta peserta alokasinya Rp20 triliun,” ujarnya.

Yustinus mengatakan di luar skema itu masih ada realokasi Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) antara pemerintah pusat dan daerah melakukan efisiensi, dengan hasilnya kurang lebih alokasi secara garis besar ada Rp 405 triliun untuk paket pertama.

“Alokasi untuk stimulus dunia usaha Rp 150 triliun, bansos Rp 110 triliun, untuk dunia industri Rp 70 triliun, untuk kesehatan Rp 75 triliun, ini paket pertama, ada kemungkinan kalau nanti kurang akan kita buka lagi tapi harus hati-hati. Mudah-mudahan tidak salah sasaran,” tutupnya.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya