Pemda Bebas Manfaatkan Dana Insentif Tambahan Asal untuk Pulihkan Ekonomi

Kementerian Keuangan gulirkan Dana Insentif Daerah (DID) tambahan sebesar Rp 1,9 triliun.

oleh Pipit Ika Ramadhani diperbarui 22 Jul 2020, 13:40 WIB
Diterbitkan 22 Jul 2020, 13:40 WIB
Jalan di pedesaan yang pembangunannya menggunakan dana desa. (Foto: Liputan6.com/Muhamad Ridlo)
Jalan di pedesaan yang pembangunannya menggunakan dana desa. (Foto: Liputan6.com/Muhamad Ridlo)

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Keuangan gulirkan Dana Insentif Daerah (DID) tambahan sebesar Rp 1,918 triliun. DID tambahan ini diberikan kepada 171 daerah yang memenangkan lomba inovasi daerah dalam tatanan normal baru yang diadakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Hadiah berupa DID tambahan ini, diharapkan menjadi stimulus bagi daerah untuk penanganan Covid-19 yang lebih komprehensif. Termasuk untuk kesehatan dan pemulihan ekonomi.

Untuk itu, Kasubdit Dana Insentif Daerah, Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan, Dony Suryatmo, menjelaskan bahwa DID ini dapat digunakan untuk bantuan permodalan.

“Sudah jelas di PMK 87/2020 bahwa penggunaan DID tambahan 2020 memang difokuskan untuk mendorong pemulihan ekonomi daerah,” kata dia dalam Webinar Pelaksanaan DID Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Daerah, Rabu (22/7/2020).

Adapun permodalan yang dimaksudkan, termasuk untuk industri kecil, UMKM, pasar tradisional. “Juga termasuk penanganan covid untuk kesehatan dan bansos,” imbuh Dony.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:


Respon Daerah

Bantuan Sembako dari Dana Karbon Jambi
Sejumlah warga di Desa Sungai Talang, Bungo, Jambi, usai menerima bantuan sembako di tengah pandemi dan ramadan. Sembako yang diberikan warga tersebut berasal dari dana karbon di Hutan Lindung Bujang Raba. (Liputan6.com / dok KKI Warsi/ Gresi Plasmanto)

Pernyataan ini terkait dengan beberapa daerah yang mempertanyakan batasan penggunaan DID tambahan. Dony kemudian menekankan, selama digunakan untuk pemulihan ekonomi daerah, maka diperbolehkan. Baik dalam bentuk bantuan permodalan maupun bantuan sosial lainnya.

“Intinya arahnya memang untuk pemulihan ekonomi daerah. Karena yang terdampak covid adalah perekonomian masyarakat bawah, utamanya UMKM dan industri kecil. Kalau memang arahnya untuk bantuan permodalan, ya monggo silahkan,” ujar dia.

Lanjutkan Membaca ↓

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya