Sri Mulyani Beri Utang Rp 16,5 Triliun ke Anies dan Ridwan Kamil untuk Pulihkan Ekonomi

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan utang atau pinjaman sebesar Rp 16,5 triliun kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI/persero). Pinjaman tersebut nantinya dimanfaatkan untuk pemulihan ekonomi di daerah Jakarta dan Jawa Barat.

"Povinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat merupakan Pemda pertama yang memanfaatkan Pinjaman PEN Daerah ini. Perjanjian tersebut sebagai bentuk dukungan atas usulan kebutuhan pembiayaan penanganan Covid-19 dan pemulihan kegiatan ekonomi di DKI sebesar Rp12,5 triliun dan Jawa Barat sebesar Rp4 triliun," ujarnya, Jakarta, Senin (27/7).

Untuk DKI Jakarta, naiknya defisit disebabkan oleh turunnya PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan adanya realokasi dan refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19. Melalui pinjaman daerah, Pemprov DKI mengajukan usulan pinjaman yaitu sebesar Rp4,5 triliun (tahun 2020) dan Rp8 triliun (tahun 2021).

Anggaran tersebut akan digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang terkendala dana, utamanya sektor pelayanan air minum, pengendalian banjir, pengolahan sampah, transportasi, pariwisata, dan olah raga.

Sementara itu, Pemprov Jawa Barat mengajukan pinjaman sebesar Rp1,9 triliun (tahun 2020) dan Rp2,1 triliun (tahun 2021). Anggaran tersebut akan digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur seperti Infrastruktur Sosial seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Fasilitas Kesehatan.

Kemudian, Infrastruktur Logistik (Jalan/Jembatan Provinsi dan Kabupaten atau Kota), Perumahan MBR (Pembangunan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah/Rutilahu), Penataan Kawasan Khusus (Alun-alun, Destinasi Wisata, Creative Center), serta Infrastruktur Lingkungan (Irigasi & Drainase).

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sri Mulyani mengungkapkan, bunga pinjaman tersebut mendekati 0 persen dengan tenor 10 tahun. Sementara itu, kedua pemda tersebut harus menyetorkan biaya pengelolaan kepada PT SMI sebesar 0,185 persen.

"Jadi kami pass through 0 persen ke Pemda, biaya pengelolaan PT SMI 0,185 persen dan provinsi 1 persen up front. Dari PT SMI sendiri sumber mereka Rp 5 triliun bunganya adalah sebesar Rp 5,4 perse, pemerintah akan membayar selisih cost of fund yang ditanggung PT SMI agar pinjaman kepada Pemda mendekati nol tadi kecuali biaya administrasi tadi," katanya.

Pagu anggaran pemerintah di tahun ini untuk pinjaman dana kepada Pemda untuk Pemulihan Ekonomi Nasional sebesar Rp 15 triliun. Dari APBN 2020 sebesar Rp 10 triliun dan PT SMI Rp 5 triliun. Sementara untuk usulan di tahun 2021 akan ditentukan sekaligus disampaikan pada APBN 2021 yang dibacakan pada 14 Agustus mendatang.

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memaparkan strategi pembiayaan tahun anggaran (TA) 2020 ditengah penyebaran wabah corona yang kian masif.

Sebab wabah ini membawa dampak buruk bagi ekonomi nasional sehingga dibutuhkan penyesuaian kebijakan yang bersifat extraordinary pada postur APBN 2020.

"ekonomi nasional menghadapi tekanan setelah penerimaan pajak tidak sesuai ekspektasi, PNBP, hingga penurunan harga komoditas sehingga penerimaan negara turun 10 persen. Namun, pemerintah harus meningkatkan pembiayaan sektor kesehatan, bansos dan berbagai bantuan safety net lainnya," kata Sri Mulyani saat menggelar rapat daring bersama Komisi XI DPR RI, Kamis (30/4).

Dia menjelaskan setidaknya ada lima strategi yang digunakan pemerintah untuk menyehatkan APBN 2020 yang sempat terguncang akibat wabah corona yang melanda Tanah Air sejak Senin (2/3).

Berikut Lima Strategi Jitu Pemerintah

Pertama, pemerintah akan melakukan optimalisasi biaya utang untuk mendukung kesinambungan fiskal. Selain itu, optimalisasi pembiayaan non-utang juga menjadi fokus pemerintah seperti pembiayaan investasi dan pembiayaan lainnya.

Kedua, fleksibilitas pinjaman tunai untuk pembiayaan yang bersumber dari development partners berupa pinjaman program baik bilateral maupun multilateral senilai USD 6 triliun sampai USD 8 miliar.

“Tersedia opsi bagi pemerintah untuk meningkatkan pembiayaan yang bersumber dari Bank Dunia, ADB, AFD, KfW, JICA, EDCF, dan AIIB, serta lembaga donor," jelasnya. 

Ketiga, fleksibilitas penambahan surat berharga negara (SBN) melalui penerbitan SBN domestik dan SBN valas dengan total nilai USD 10 hingga 12 miliar. Kendati demikian, tetap memperhatikan kondisi pasar keuangan yang ada.

Pemerintah juga membuka kesempatan permintaan private placement dari BUMN atau lembaga lainnya seperti LPS, BPKH, dan sebagainya.

Keempat, mengutamakan penerbitan surat berharga negara (SBN) melalui mekanisme pasar seperti penerbitan obligasi retail senilai Rp50,75 triliun.

Kelima, optimalisasi dukungan Bank Indonesia (BI) sebagai sumber pembiayaan yang bersifat last resort atau back stop.

"Sedang dilakukan pembahasan dengan Bank Indonesia mengenai strategi dan mekanisme pembiayaan tersebut," tegas dia.

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com