Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati Menguat, Bakal Kurangi Pengaruh Jokowi?

Per 29 Agustus 2020, Realisasi Padat Karya Tunai Capai 60 Persen

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus menggenjot percepatan penyaluran Program Padat Karya Tunai (PKT/cash for work).

oleh Liputan6.com diperbarui 31 Agu 2020, 17:30 WIB

Diterbitkan 31 Agu 2020, 17:30 WIB

Pekerjaan revitalisasi saluran drainase jalan nasional sepanjang 5.000 Km yang termasuk dalam cakupan program Padat Karya Tunai (PKT). (Dok Kementerian PUPR)

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus menggenjot percepatan penyaluran Program Padat Karya Tunai (PKT/cash for work). Tercatat progres penyerapan anggaran per 29 Agustus 2020 mencapai 60,19 persen atau Rp 6,83 triliun dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 12,4 triliun dari pagu TA 2020.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, program padat karya tunai (PKT) tahun ini ditargetkan mampu menyerap 638 ribu tenaga kerja. Sementara per 29 Agustus 2020, jumlah tenaga kerja yang terserap daam program PKT mencapai 402 ribu orang.

"PKT ini terus kita genjot, hingga 29 Agustus 2020 tenaga kerja yang terserap sudah 402 ribu orang dari target 638 ribu tenaga kerja," ujar dia dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi V di Komplek Parlemen, Senin, (31/8).

Menurutnya, anggaran Kementerian PUPR senilai Rp 12,4 triliun untuk PKT hingga akhir 2020 telah menghitung anggaran tambahan dari program PEN. Dimana PUPR memperoleh anggaran tambahan senilai Rp 1 triliun untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional yang gencar dilakukan pemerintah.

Anggaran PEN ini akan dialokasikan untuk pembangunan drainase sepanjang 5.000 kilometer di 34 provinsi. Adapun target penyelesaian program PKT pada akhir triwulan ketiga tahun ini. "Sehingga pada September sudah selesai pelaksanaannya," imbuh dia.

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memperluas cakupan Program Padat Karya Tunai (PKT) senilai Rp1,2 triliun di 34 provinsi. Langkah tersebut dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan Program PKT Kementerian PUPR dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat atau warga setempat sebagai pelaku pembangunan, khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi.

“Selain untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat, PKT juga bertujuan mendistribusikan dana hingga ke desa/pelosok," ujar Menteri Basuki dikutip Antara, Jakarta, Sabtu (29/8).

Pola pelaksanaan PKT nanti juga harus memperhatikan protokol physical & social distancing untuk pencegahan penyebaran Covid-19. Untuk mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional, Kementerian PUPR memperluas cakupan Program Padat Karya Tunai (PKT/cash for work) di luar program PKT rutin 2020.

** Saksikan "Berani Berubah" di Liputan6 Pagi SCTV setiap Senin pukul 05.30 WIB, mulai 10 Agustus 2020

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Diperluas, Program Padat Karya Tunai Bisa Tarik 28 Ribu Tenaga Kerja

Jokowi Tinjau Program Padat Karya Tunai di Desa Pematang Panjang

Presiden Jokowi meninjau pembangunan akses jalan menuju persawahan yang berada di Desa Pematang Panjang, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Senin (26/3). Pembangunan dilakukan untuk memudahkan akses warga menuju area persawahannya. (Liputan6.com/Pool)

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyiapkan anggaran Rp 1,2 triliun untuk memperluas cakupan program Padat Karya Tunai (PKT) di luar program PKT rutin 2020. Perluasan ini mencakup pekerjaan revitalisasi saluran drainase jalan nasional sepanjang 5.000 Km dan pengadaan material tambalan cepat mantap (CPHMA)

Direncanakan perluasan program Padat Karya Tunai ini dapat menyerap tenaga kerja sekitar 28 ribu orang dalam 3 bulan.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, program Padat Karya Tunai Kementerian PUPR dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan warga setempat sebagai pelaku pembangunan, khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi.

"Selain untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat, Padat Karya Tunai juga bertujuan mendistribusikan dana hingga ke desa atau pelosok. Pola pelaksanaan Padat Karya Tunai nanti juga harus memperhatikan protokol physical and social distancing untuk pencegahan penyebaran Covid-19," ujar Basuki dalam keterangan tertulis, Jumat (28/8/2020).

Untuk revitalisasi saluran drainase jalan nasional yang dilaksanakan dengan skema Padat Karya Tunai, dialokasikan anggaran sebesar Rp 1 triliun yang tersebar di 34 provinsi.

Alokasi anggaran tersebut dibagi untuk revitalisasi saluran drainase jalan nasional di wilayah barat (Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan) sebesar Rp 587 miliar, dan Rp 413 miliar untuk wilayah timur (Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, Papua).

Berdasarkan data Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga, sebaran pelaksanaan program Padat Karya revitalisasi drainase jalan nasional di Sumatera sepanjang 1.668 km dengan alokasi anggaran Rp 309 miliar.

Untuk pulau Jawa dan Bali akan dikerjakan sepanjang 773 km dengan anggaran sebesar Rp 154 miliar. Kemudian untuk pulau Kalimantan akan mencakup revitalisasi drainase sepanjang 807 km dengan anggaran Rp 124 miliar.

Pekerjaan serupa juga dilakukan pada Kepulauan Nusa Tenggara dengan target revitalisasi drainase sepanjang 341 km dengan anggaran Rp 71 miliar. Sementara di Sulawesi akan dikerjakan 953 km dengan anggaran Rp 189 miliar.

Sedangkan di Kepulauan Maluku, revitalisasi saluran drainase jalan nasional dalam cakupan program Padat Karya Tunai dikerjakan sepanjang 230 km dengan anggaran Rp 70 miliar. Untuk di Papua akan dilakukan revitalisasi drainase 225 km dengan anggaran Rp 81 miliar.

Lanjutkan Membaca ↓