Erick Thohir Sebut Vaksin Tak Jamin Masyarakat Bebas dari Corona Selamanya

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Komite PCPEN) Erick Thohir mengatakan, vaksinasi Virus Corona tidak membuat seseorang terhindar dari Virus Corona selamanya. Hal tersebut karena vaksin memiliki jangka waktu atau masa berlaku.

"Vaksin jadi salah satu upaya saat ini sangat prioritas, bukan dibalik gara-gara vaksin tidak perlu protokol lagi. Atau sudah lah ada vaksin nanti semua sehat, enggak. Tadi disampaikan vaksin ada limitasinya 6 bulan hingga 2 tahun berarti setelah diimunisasi atau vaksinasi bukan berarti sehat selama-lamanya, tidak terkena selama-lamanya," ujarnya, Jakarta, Kamis (3/9).

Untuk itu, kata Erick Thohir, meskipun nantinya sudah ada vaksin masyarakat tetap harus menjalankan protokol kesehatan Virus Corona. Meskipun melelahkan, namun langkah tersebut harus dilakukan agar penyebaran virus dapat diredam.

"Karena itu protokol Covid harus terus dijalankan memang melelahkan. Tapi ini menjadi bagian kehidupan baru harus dipertanggung jawabkan apalagi jika sayang ke diri sendiri dan keluarga," paparnya.

Pemerintah terus memastikan pengadaan vaksin bisa dipercepat agar pandemi Virus Corona dapat segera ditangani. Sembari mencari vaksin yang tepat, pemerintah terus menggalakkan protokol Virus Corona.

"Di Indonesia sehat kami komite sangat serius tidak hanya tadi yang disampaikan mengenai terapi pengobatan, tes dan juga bagaimana penerapan daripada sosial dilakukan agar masyarakat ikut protokol," tandasnya.

** Saksikan "Berani Berubah" di Liputan6 Pagi SCTV setiap Senin pukul 05.30 WIB, mulai 10 Agustus 2020

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Pemerintah Jokowi tengah menyiapkan dua jenis Vaksin penanganan Virus Corona. Vaksin tersebut nantinya akan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan namun tidak mampu membayar secara gratis. Sementara bagi masyarakat mampu akan dikenai biaya.

Ketua Komite Pelaksana Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Erick Tohir mengatakan, harga vaksin berbayar tersebut beragam tergantung penjual yang memasarkan. Harga vaksin mandiri ditentukan tanpa campur tangan pemerintah.

"Harga dinamika tinggi tergantung masing-masing penjual, dan yang menetapkan harga bukan saya, penjualnya," ujar Erick dalam konferensi pers online, Jakarta, Kamis (3/9).

Erick melanjutkan, untuk mengimbangi negara lain, Indonesia berupaya menciptakan vaksin sendiri yang harganya juga bisa bersaing dengan negara lain.

"Karena itu kenapa vaksin merah putih harus dibuat supaya jika negara lain mau beli vaksin kita juga yang tetapkan harga," katanya.

Meskipun terdapat perbedaan harga, dia memastikan, vaksin yang diproduksi memiliki kualitas yang hampir mirip. Sebab, seluruh vaksin yang akan disuntikkan kepada pasien sudah pasti melalui uji klinis tahap III.

"Kualitas semua bagus sebab sudah melalui uji klinis tahap III jadi kalau sudah uji klinis III kualitas sama. Tapi harganya beda-beda bukan kita yang menentukan yang buat," paparnya.

Menteri BUMN tersebut menambahkan, harga vaksin bervariasi mungkin disebabkan oleh biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam proses produksi. Selain itu, kapasitas produksi yanh terbatas juga turut mempengaruhi.

"Mungkin cara menemukannya lebih mahal, kapasitas produksi lebih sedikit kan macam macam dinamikanya. Karena itu Vaksin Merah Putih harus dilakuka, harga vaksin sekarang dinamika, dan apakah tadi yang dinamakan vaksin jadi bantuan pemerintah, pemerintah menghitung vaksin. Yang digratiskan vaksin yang harganya paling murah ya engga juga. Negara dipastikan hadir untuk rakyat," tandasnya.

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com

Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Komite PCPEN) Erick Thohir mengatakan, Vaksin Corona akan segera diberikan kepada masyarakat dalam waktu dekat. Nantinya, pemerintah tidak mau beban Vaksin Corona bernasib sama seperti BBM subsidi yang bisa dinikmati semua kalangan.

"Kita tidak mau, beban dari keseluruhan ini menjadi beban pemerintah yang selama ini kita selalu berbicara positif negatif. Ketika kita bicara subsidi listrik 450-900 VA, kita harap jangan salah sasaran, jangan sampai juga seperti yang subsidi BBM, yang tidak pantas menerima subsidi itu," ujar dia di Jakarta, Rabu (2/9/2020).

Erick mengatakan, pemerintah nantinya hanya akan menanggung biaya vaksin gratis bagi sebanyak 93 juta orang masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Jumlah tersebut diperoleh dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

"Ada vaksin yang bantuan pemerintah melalui BPJS Kesehatan untuk 93 juta orang yang sangat memerlukan. Sangat memerlukan. Jadi kita sangat memastikan itu dibantu program pemerintah. Tapi program mandiri juga kita dilibatkan karena banyak pihak mampu membeli," paparnya.

Dia mengajak nantinya asosiasi pengusaha mau mengajak anggotanya untuk menyediakan vaksin gratis bagi karyawan perusahaan. Sehingga vaksinasi Virus Corona tidak menjadi beban bagi keuangan negara.

"Program vaksin mandiri, kita harap anggota Kadin mandiri lah nggak perlu minta yang subsidi. Bahkan saya tadi dapat tanggapan positif dari Kadin di sini ada Astra, Lippo, Sinarmas, ya bukan tidak mungkin mereka berani beli sendiri vaksin untuk kebutuhan karyawan mereka. Hal ini akan kita lihat lagi. Program kesehatan ini menjadi sangat penting," katanya.

Sudah Koordinasi dengan DPR

Erick menambahkan, rencana vaksinasi Virus Corona tersebut sudah dikoordinasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pemerintah juga mengajak TNI/Polri terlibat dalam uji coba vaksin yang akan berlangsung dalam waktu dekat.

"Untuk kesehatan sendiri, kita memang mempunyai 3 program. Yang salah satunya tentu vaksin karena vaksin jadi hal yang penting dan kemarin juga sudah disampaikan ke DPR dan pemerintah. Dan di mana juga kita harapkan TNI/Polri bisa terus mengkoordinasikan vaksinasi yang akan terjadi dalam waktu yang tidak lama lagi," tandasnya.

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com