Penasehat Menteri Edhy Ungkap Penyebab Penangkapan Ikan Berlebihan

Liputan6.com, Jakarta - Penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Sosial-Ekonomi Perikanan Nimmi Zulbainarni mengatakan, penangkapan ikan berlebihan (overfishing) terjadi karena industri perikanan yang tidak bekerja secara maksimal.

Penangkapan ikan yang melebihi kapasitas sumber daya ini mengakibatkan kemampuan produksi pada tingkat Maximum Sustainable Yield (MSY) menurun.

"Overfishing ini karena tidak bekerjanya industri. Kalau tidak open akses penangkapan ikan akan melebihi kapasitas," kata Nimmi dalam Konsultasi Publik terkait Rencana Pengelolaan Perikanan Tuna, Cakalang, dan Tongkol (RPP TCT) secara virtual, Jakarta, Rabu (30/9/2020).

Maximum Sustainable Yield menjadi pola penangkapan ikan yang digunakan nelayan Indonesia. Pola ini menangkap ikan saat sumber daya berada di puncak pertumbuhan ekosistem. Pola ini dinilai kurang menguntungkan karena hasil tangkapan tidak maksimal.

Kebijakan berkelanjutan dalam pengelolaan perikanan tangkap seharusnya menggunakan pola Maximum Economic Yield (MEY). Penangkapan ikan dengan pola ini dianggap paling ideal karena produksi ikan di laut menuju puncak ekosistem sumber daya alam.

"Saat itulah kondisi ideal yang diharapkan, dimana akan tercapai keberlanjutan usaha dan keberlanjutan sumber daya secara bersamaan," kata Nimmi.

Sementara itu, kondisi pengusahaan perikanan tangkap Indonesia ini cenderung overfishing karena orientasi pengelolaan kebijakan baru pada spesies tunggal atau spesies dominan. Padahal sumber daya perikanan tropis seperti di Indonesia bersifat gabungan atau multispesies.

Secara bioekonomi, bank ikan, melalui zona inti suatu kawasan konservasi perairan merupakan salah satu cara mewujudkan kepentingan nelayan sekarang dan masa yang akan datang. Efisiensi pada pengelolaan perikanan justru menimbulkan masalah pengangguran antar nelayan.

Jika upaya penangkapan dibatasi pada tingkat yang optimal, beberapa nelayan jadi tidak boleh lagi dipekerjakan. Kecuali jika nelayan bisa menemukan pekerjaan alternatif yang lebih baik di tempat lain.

Untuk itu dalam merancang Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) perlu memperhatikan keberlanjutan sumber daya ikan dan dunia usaha. Aspek ekologi, ekonomi dan sosial perlu jadi perhatian.

Di sisi ekologi, kebijakan yang dilahirkan pemerintah harus bisa menjaga sumber daya ikan untuk keberlanjutan produktivitas. Begitu juga dengan meminimalkan dampak penangkapan ikan terhadap lingkungan.

"Meminimalkan dampak penangkapan ikan terhadap lingkungan dan sumberdaya ikan, terutama spesies non target," kata Nimmi.

Dari sisi ekonomi, kebijakan harus menghasilkan keuntungan ekonomi bagi pelaku usaha dan masyarakat yang terlibat secara berkelanjutan. Pemerintah juga harus memperhatikan pemasukan dan menggerakkan ekonomi negara.

Sedangkan dari sisi sosial, pemerintah harus mempertimbangkan penghidupan nelayan dan memaksimalkan peluang mata pencaharian nelayan. Termasuk peluang kerja bagi masyarakat yang terlibat di industri perikanan ini.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com