Akan Disahkan DPR, Ekonom Sebut RUU Omnibus Law Tak Mampu Dongkrak Investasi

Liputan6.com, Jakarta - Badan Legislatif (Baleg) DPR RI memutuskan untuk melanjutkan RUU Cipta Kerja ke tingkat persetujuan paripurna. RUU ini mendapat berbagai respons dari masyarakat. Banyak yang mendukung, tetapi tidak sedikit yang menolak.

RUU ini disebut-sebut sebagai salah satu jurus pamungkas pemerintah untuk membantu pemulihan ekonomi pasca covid-19, utamanya melalui investasi. Dimana ada pemangkasan sejumlah birokrasi untuk memudahkan investor atau pelaku usaha mempercepat proses usahanya di Indonesia.

Menanggapi hal itu, Ekonom Indef, Bhima Yudhistira Adhinegara menekankan pemerintah untuk terlebih dahulu fokus terhadap penanganan covid-19 di Indonesia. Pasalnya, jika pandemi ini tak tertangani dengan baik, Bhima menyebutkan minat investasi juga akan menurun.

“Selama pandemi belum ditangani secara optimal maka minat investasi di Indonesia juga rendah. Investor akan melihat perkembangan permintaan domestik dulu, baru memutuskan untuk bangun pabrik. Jadi pemerintah harusnya fokus ke pandemi, daya beli baru ada minat investasi yang positif. Jangan dibalik-balik,” kata dia kepada Liputan6.com, Senin (5/10/2020).

Di didi lain, Bhima menyoroti mengenai pemangkasan sejumlah aturan. Ia menilai, hal ini akan memunculkan kebingungan atau ketidakpastian baru bagi investor di tengah suasana yang sudah tidak pasti akibat pandemi covid-19. Sementara investor menginginkan kepastian.

“Omnibus law RUU Cipta Kerja mengubah ratusan pasal sehingga butuh ribuan aturan teknis baik level PP sampai peraturan menteri dan perda yang berubah. Ini justru memberi ketidakpastian karena banyaknya aturan yang berubah di tengah situasi resesi ekonomi. Padahal investor butuh kepastian,” kata dia.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan mengesahkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja sore hari ini. Rapat paripurna pengesahan akan digelar Senin (5/10/2020) pukul 15.00 WIB.

"Betul (pukul 15.00)," kata Wakil Ketua Baleg Amad Baidowi alias Owiek saat dikonfirmasi. 

Adapun semula paripurna RUU Cipta Kerja rencananya baru akan digelar pada 8 Oktober mendatang. Namun menurut Owiek dimajukan lantaran banyak kasus Covid di DPR.

"Tadi disepakati Bamus karena laju covid di DPR terus bertambah maka penutupan masa sidang dipercepat," katanya.

Sebelumnya, Pimpinan DPR RI menggelar rapat pimpinan untuk menetapkan tanggal rapat paripurna penutupan masa sidang VIII. Salah satu agenda paripurna adalah pengesahan RUU Cipta Kerja.

Baleg Sepakat