Pemerintah Pastikan Tak Ada Pemborosan PMN BUMN Rp 42,3 Triliun di 2021

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah akan mengalokasikan Penyertaan Modal Negara (PMN) ke sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan lembaga negara di 2021 sebesar Rp 42,385 triliun.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan, PMN 2021 tersebut akan disalurkan sebagai modal kepada BUMN untuk turut serta melakukan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pasca pandemi Covid-19.

"Tentu pertama kita harus lihat, pemberian PMN kepada BUMN sendiri merupakan modalitas dari pen. Jadi ini bukan sesuatu yang dikotomi kita bedakan. Ini sifatnya sejalan," kata Isa dalam sesi teleconference, Jumat (6/11/2020).

Isa menyebutkan, total ada 9 BUMN yang akan menerima penyaluran PMN 2021. Antara lain Sarana Multigriya Financial (SMF), PT Hutama Karya, PT PLN, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (ITDC), PT BPUI, PT Pelindo III, PT PAL Indonesia, dan PT Kawasan Industri Wijayakusuma, dan Indonesia Eximbank (LPEI).

"Kita juga ingin melihat BUMN partisipasi dalam bangkitkan perekonomian, lapangan kerja tercipta, kegiatan usaha diteruskan yang punya multiplier effect. PMN jadi salah satu cara juga untuk pemulihan ekonomi nasional ini," ungkap Isa.

Lebih lanjut, Isa juga menyoroti tentang perdebatan terkait pemberian dana PMN yang jadi pemborosan. Dia menekankan bahwa itu merupakan cerita masa lalu. Ke depan pemerintah akan pastikan penyaluran uang negara tersebut akan digunakan semaksimal mungkin.

"Ini mungkin terkait dengan kejadian kecil di masa lalu, ada BUMN yang terima PMN tapi tetap tidak survive, sehingga peran PMN hilang. Tapi sekarang saya yakin kita buat perbedaan di praktik masa lalu," seru dia.

"Saya ingin tegaskan, pemberian PMN ke BUMN itu bukan kucuran dana yang hilang begitu saja. Kita akan pastikan bahwa kucuran dana bentuk PMN ke BUMN ada tujuannya, dan kita ingin pastikan bahwa apa yang direncakanan betul-betul dilaksanakan," tegasnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, anggaran untuk sektor korporasi yang ada di dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sudah tersalurkan kepada enam perusahaan BUMN.

Adapun penyaluran tersebut dilakukandilakukan melalui Penyertaan Modal Negara (PMN).

"PEN (korporasi) kita lihat sampai akhir Oktober ini, sudah terealisasi," ujarnya di Jakarta seperti ditulis, Rabu (28/10).

BUMN yang sudah menerima penyaluran PMN diantaranya adalah adalah PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) sebesar Rp 1,75 triliun, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) sebesar Rp 5 triliun dan PT Geo Dipa Energi sebesar Rp 700 miliar.

"SMF adalah untuk program FLPP untuk create demand side dari permintaan rumah untuk MBR. Geodipa untuk pengembangan geothermal dieng 2 dan patuha 2 yang semuanya juga akan menarik dari sisi leverage pinjaman ADB," kata dia.

Selanjutnya diberikan kepada PT Permodalan Nasional Madani sebesar Rp1 triliun PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebesar Rp5 triliun dan PT Hutama Karya sebesar Rp3,5 triliun.

"Berbagai injeksi ini sudah mulai mengalir ke sektor riil. Makanya beberapa program PSN yang sudah dijalankan lagi untuk ruas-ruas jalan tol Sumatera, kemudian untuk PMN UMKM seperti mekaar, juga kita lihat untuk PLN untuk danai listrik pedesaan," jelasnya.

Sementara itu, sedang dalam proses pipeline ada beberapa perusahaan yakni PT Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) untuk pengembangan Mandalika, kemudian ada Jamkrindo serta Askrindo. Kemudian, Hutama Karya akan mendapatkan tambahan PMN lagi untuk melanjutkan penyelesaian jalan tol Sumatera.

"Untuk PMN injeksi kedua ini sedang dalam proses," tandasnya.