Proyek JPM Dukuh Atas Bundling dengan Revitalisasi Stasiun KRL Sudirman

Liputan6.com, Jakarta - Pembangunan Jembatan Penyeberangan Multiguna (JPM) Dukuh Atas Jakarta Pusat dinilai kurang menarik investor jika sebatas JPM. Alhasil, pembangunan akan menggunakan skema bundling dengan revitalisasi stasiun KRL Sudirman.

Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan Polana B Pramestri menyebutkan bahwa keputusan tersebut diambil setelah hasil kajian dan rekomendasi opsi pembangunan.

"Jadi diputuskan bahwa pembangunan JPM Dukuh Atas satu paket bundling dengan revitalisasi Stasiun KRL Sudirman, namun dalam prosesnya pembangunan JPM akan didahulukan menyusul kemudian revitalisasi Stasiun KRL Sudirman," kata Polana, dalam keterangan resmi, Selasa (3/8/2021).

Dengan pengambilan opsi tersebut, berarti akan menghubungkan Stasiun LRT Setiabudi dengan Stasiun KRL Sudirman melewati sungai Ciliwung. Secara tidak langsung, jika terwujud sekaligus juga akan menghubungkan dengan Stasiun BNI yang melayani Kereta Bandara.

Sementara iitu, aspek pembiayaan pembangunan akan mengandalkan pembiayaan swasta.

"PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (MITJ) selama ini telah ditunjuk untuk merealisasikan proses bagaimana pelibatan pembiayaan swasta untuk merealisasikan proyek ini," kata Polana.

Target pembangunan, kata Polana, diharapkan selesai pada pertengahan 2022 mendatang guna mendukung operasional LRT Jabodebek. Keberadaan JPM ini juga akan semakin mengukuhkan kawasan Dukuh Atas sebagai kawasan integrasi antarmoda perkotaan yang lengkap dan efisien.

BPTJ juga telah melakukan berbagai koordinasi untuk mempercepat realisasi pembangunan. Salah satunya dengan mengirim surat resmi kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian untuk mendukung percepatan rencana pembangunan JPM Dukuh Atas.

“Ini mengingat Stasiun KRL Sudirman merupakan asset dibawah kewenangan mereka. Demikian pula surat senada telah kami sampaikan kepada Gubernur DKI Jakarta yang memiliki kewenangan atas wilayah TOD Dukuh Atas secara keseluruhan," tuturnya..

Ia juga membentuk Tim Percepatan Pembangunan JPM tersebut dengan melibatkan Ditjen Perkeretapian Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, Pemprov DKI Jakarta, PT Kereta Api Indonesia (Persero) serta PT MRT Jakarta.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Sebelumnya, penyediaan fasilitas integrasi layanan transportasi ini diinisiasi saat tinjauan Menhub Budi Karya Sumadi terhadap proyek LRT Jabodebek. Yakni, lintas pelayanan 2 Cawang-Kuningan-Dukuh Atas pada 29 November 2020 silam.

Pada kesempatan tersebut, Menhub menyampaikan bahwa seluruh pemangku kepentingan terkait sepakat untuk membuat integrasi transportasi. Sehingga penumpang angkutan umum termasuk dari daerah penyangga, bodetabek bisa berpindah angkutan dengan lebih mudah dan dekat, misalnya berpindah dari KRL ke LRT, MRT maupun Transjakarta.

Hal ini, menurut Budi mengingat Dukuh Atas merupakan TOD yang terdapat paling banyak titik-titik stasiun. seperti stasiun KRL, Stasiun Kereta Bandara, dan Stasiun LRT.