Ada OSS Berbasis Risiko, Investor Makin Gampang Mulai Usaha di Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah resmi peluncuran Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko. Kehadiran OSS Berbasis Risiko disebut sebagai reformasi yang sangat signifikan dalam perizinan di Indonesia.

Kepala Center of Industry Trade and Investement Indef Andry Satrio Nugroho mengatakan, langkah pemerintah meluncurkan OSS berbasis risiko memang tepat mengingat kendala saat memulai bisnis di Indonesia memang terkait perizinan.

"Ini memang tujuannya bagaimana perizinan untuk berusaha atau berinvestasi jauh lebih mudah, karena didukung oleh intergrasi berbagai peraturan yang ada, yang sebelumnya memang ada integrasi," kata dia kepada Liputan6.com, Selasa (24/8/2021).

"Jadi ini akan jauh mempermudah investor untuk membuka usaha. Kalau dibandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya, ada tumpang tindih antara peraturan baik di pusat maupun daerah," lanjut dia.

Sementara terkait dengan dampaknya terhadap Ease of Doing Business (EoDB) Indonesia yang saat ini harus diakui memang belum cukup baik, Andry menilai OSS Berbasis Risiko akan menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memperbaiki peringkat Indonesia dalam peringkat EoDB tersebut.

"Ini bagian terkecil dari peningkatan iklim investasi secara keseluruhan, karena beberapa variabel di EoDB, kita masih memiliki pekerjaan rumah. Faktor yang menyebabkan kesulitan berusaha di Indonesia adalah saat berusaha untuk pertama kali, starting business. Ini akan ditingkatkan melalui sistem yang terintegrasi seperti OSS ini," jelas dia.

Oleh sebab itu, Andry menilai masih ada beberapa aspek lain yang kerap menghambat kemudahan berusaha di tanah air. Mulai dari proses pengurusan lahan yang rumit, sampai sengketa bisnis yang membutuhkan waktu lama dan biaya tinggi sehingga menimbulkan ketakpastian berusaha.

Hal-hal ini dinilai perlu turut diperbaiki untuk mengerek naik peringkat EoDB nasional lebih jauh lagi.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Sebelumnya, dalam pidato Sidang Tahunan MPR, pada Senin, 16 Agustus 2021 lalu Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya transformasi pertumbuhan ekonomi yang selama ini didominasi konsumsi untuk dialihkan kearah hilirisasi dan produksi dengan mendorong lebih banyak lagi kemunculan industri baru. Untuk itu investasi dan ekspor menjadi kunci.

“Struktur ekonomi kita yang selama ini lebih dari 55 persen dikontribusikan oleh konsumsi rumah tangga, harus terus kita alihkan menjadi lebih produktif dengan mendorong hilirisasi, investasi dan ekspor,” ungkap Presiden.

Investasi telah menjadi fokus pemerintah sejak tahun lalu sebagai salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi pasca diterbitkannya Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang mulai diimplementasikan tahun ini. Bentuk implementasi ini antara lain melalui sistem Online Single Submission (OSS) berbasis risiko, sebagai strategi meningkatkan iklim kemudahan berusaha guna mengerek daya saing investasi nasional.

Presiden berharap pertumbuhan investasi menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional. Optimisme ini sejalan dengan kinerja realisasi investasi yang tumbuh signifikan di bawah Kementerian Investasi. Sampai semester I-2021 tercatat realisasi investasi sebesar Rp 442 triliun, tumbuh 10 persen (year on year) dibandingkan periode sama tahun lalu.

“Investasi tersebut menyerap lebih dari 620 ribu tenaga kerja Indonesia. Penambahan investasi di bulan-bulan ke depan ini kita harapkan bisa memenuhi target Rp900 triliun, serta menciptakan lapangan kerja baru dan menggerakkan perekonomian,” kata Presiden.