Mary Jane dan 5 Terpidana Mati Bali Nine Dipulangkan ke Negara Asal, Apa Timbal Baliknya?

Mangkir sampai 3 Kali saat Ditagih Utang BLBI, Sri Mulyani Sentil Tommy Soeharto

Sri Mulyani menceritakan, sejauh proses pemanggilan dilakukan hingga saat ini, beberapa obligor dan debitur BLBI kerap mangkir.

oleh Maulandy Rizky Bayu Kencana diperbarui 27 Agu 2021, 18:00 WIB

Diterbitkan 27 Agu 2021, 18:00 WIB

Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto saat menghadiri perayaan HUT ke-63 Kopassus, Jakarta, Rabu (29/4/2015). Tommy hadir sebagai undangan dengan status putra-putri Presiden. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan akan terus memonitor serta memanggil para obligor dan debitur untuk menagih utang dana Bantuan Likuidasi Bank Indonesia (BLBI) senilai Rp 110,45 triliun. Termasuk kepada Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto.

Sri Mulyani menceritakan, sejauh proses pemanggilan dilakukan hingga saat ini, beberapa obligor dan debitur kerap mangkir hadir meski telah diundang hingga tiga kali.

Jika itu dilakukan, pemerintah disebutnya tak sungkan mempublikasikan nama yang bersangkutan kepada publik bahwa dirinya tak mau mengembalikan utang negara. Seperti dilakukan pada Tommy Soeharto, yang kembali mangkir pada pemanggilan ketiganya Kamis (26/8/2021) kemarin.

"Kita selama ini memanggil dua kali secara personal, artinya kita tidak publikasikan. Karena kalau ada niat baik kemudian mau menyelesaikan, kita akan membahas dengan mereka," kata Sri Mulyani, Jumat (27/8/2021).

"Namun kalau sudah tidak dipanggil satu kali tidak ada respon, dua kali tidak ada respon, maka memang kami mengumumkan ke publik, siapa-siapa saja beliau-beliau itu, dan kemudian akan dilakukan langkah-langkah selanjutnya," tegasnya.

Kendati begitu, Sri Mulyani mengaku senang beberapa pengutang mau berbesar hati untuk menyerahkan aset eks BLBI miliknya. Seperti yang dilakukan hari ini, ketika pemerintah menyegel 5,2 juta meter persegi tanah di 49 titik yang tersebar di empat kota.

"Saya senang melihat bahwa di kota-kota lain juga aset ini kemudian dilakukan pengambilalihan, penyelesaian, dan pemulihan untuk menjadi kekayaan negara," ujar Sri Mulyani.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Butuh Dukungan

Mahasiswa Tolak Penerbitan SP3 Kasus BLBI

Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Seluruh Indonesia melakukan unjuk rasa di depan Gedung KPK, Jakarta, Jumat (9/4/2021). Mereka mempertanyakan penerbitan SP3 terkait kasus dugaan korupsi BLBI untuk Sjamsul Nursalim dan istrinya, Itjih Sjamsul Nursalim. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Dia pun berterimakasih kepada instansi lain yang mau bantu Kemenkeu memulihkan aset BLBI, seperti dilakukan Kemenko Polhukam, Kejaksaan Agung, Polri, hingga Bareskrim.

Akan tetapi, Sri Mulyani menambahkan, pemerintah masih butuh dukungan dari instansi lain terutama Kementerian ATR/BPN, khususnya untuk proses pengalihan nama aset eks BLBI menjadi milik negara.

"Oleh karena itu sertifikat tanahnya nanti harus diambil alih dan diganti namakan, supaya tidak dipakai lagi oleh pihak-pihak yang tidak berhak untuk aset tersebut," ungkap Sri Mulyani.

Lanjutkan Membaca ↓