Jokowi Resmikan Terminal Baru Bandara Mopah Merauke: Konektivitas Bisa Satukan Bangsa

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Terminal Baru Bandara Mopah di Kabupaten Merauke, Papua, pada Minggu (3/10/2021).

“Terminal baru ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas pelayanan terhadap penumpang. Kita harapkan makin tertata, bersih, dan nyaman agar penumpang terlayani dengan baik di bandara ini,” jelas Jokowi dikutip dalam keterangan tertulis. 

Ke depan, Jokowi mengatakan akan terus meningkatkan kapasitas bandara yang berada di ujung timur Indonesia ini. Langkah ini untuk mengantisipasi meningkatnya jumlah penumpang, mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Presiden Jokowi berpesan kepada Gubernur Papua dan Bupati Merauke agar dapat memanfaatkan bandara ini dengan sebaik-baiknya.

“Bandara ini dapat mendorong lahirnya sentra-sentra ekonomi baru di Kabupaten Merauke dan sekitarnya, serta meningkatkan daya saing daerah dalam ekspor dan investasi. Sehingga betul-betul bisa bermanfaat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Merauke dan masyarakat Papua,” ungkap Presiden.

Lebih lanjut Presiden menjelaskan pentingnya bangsa Indonesia membangun infrastruktur, khususnya transportasi. Menurut Presiden, sebagai negara besar dan rentang wilayah yang luas, Indonesia membutuhkan konektivitas agar bisa saling terhubung.

“Konektivitas yang bisa mempersatukan kita sebagai satu bangsa, memudahkan mobilitas orang, barang dan jasa. Sehingga ekonomi kita semakin efisien dan meningkatkan daya saing negara dalam persaingan global,” ujar Presiden.

Dalam tujuh tahun terakhir, lanjut Presiden, pemerintah terus membangun dan mengembangkan sejumlah infrastruktur baik bandara, pelabuhan, dan jalan, untuk memperlancar konektivitas dan program-program pemerintah seperti misalnya Tol Laut.

Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, Bandara Mopah akan terus dikembangkan lebih besar.

“Karena bandara ini bukan sekedar berkaitan dengan penumpang tetapi juga logistik, dari Merauke ke daerah-daerah lain yang berada di puncak-puncak dan Kabupaten sekitarnya,” kata Menhub.

Menhub menyampaikan terima kasih kepada sejumlah pihak yakni, kepada pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi Papua maupun Pemerintah Kabupaten Merauke yang telah membantu terkait pembebasan lahan. Kemudian, kepada DPR RI yang telah memberikan dukungan terhadap program-program konektivitas Kemenhub yang ada di Indonesia bagian timur.

Selanjutnya kepada Presiden yang telah memberikan arahan dan bimbingan untuk memberikan konsentrasi dan perhatian secara khusus terhadap Papua, dalam rangka meningkatkan konektivitas maupun kelancaran logistik.

“Selain Bandara Mopah, kami tengah membangun dan mengembangkan beberapa bandara antara lain, Bandara Ewer di Asmat, Bandara Mozes Kilangin di Timika, Bandara Siboru di Fak-fak dan Bandara Douw Aturure di Nabire. Diharapkan kehadiran bandara-bandara tersebut akan semakin meningkatkan konektivitas di Papua dan sekitarnya,” pungkas Menhub.

Pengembangan terminal penumpang Bandara Mopah dilakukan Kemenhub melalui Ditjen Perhubungan Udara menggunakan alokasi anggaran APBN sekitar Rp 141 miliar, dan merupakan pengembangan tahap pertama yang telah diselesaikan dari rencana total tiga tahap pengembangan.

Saat ini, terminal penumpang di Bandara Mopah memiliki luas 7.200 m2, yang dapat melayani hingga 638.850 penumpang per tahunnya. Desain dari gedung terminal penumpang terinspirasi dari burung kasuari yang merupakan salah satu fauna khas dari Papua. Bandara ini memiliki runway sepanjang 2.500 m x45 m, sehingga sudah mampu didarati pesawat besar seperti tipe Boeing 737-900 dan Airbus A320.

Bandara Mopah Merauke merupakan salah satu bandara yang disiapkan untuk mendukung kegiatan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX dan Pekan Paralimpiade Nasional (PEPARNAS) XVI di Papua, selain Bandara Sentani di Jayapura dan Bandara Mozes Kilangin di Timika.

Kemenhub terus berupaya maksimal dalam membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana transportasi di Papua, sejalan dengan implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat.