Pemerintah Gencarkan Sertifikasi di Sektor Konstruksi

Liputan6.com, Jakarta Sesuai Peraturan Pemerintah No 5/2021 Permohonan Sertifikat Badan Usaha (SBU) merupakan pemenuhan sertifikat standar perizinan berusaha subsector Jasa Konstruksi yang diajukan melalui Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) yang terhubung dengan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Terintegrasi (SIJK-T) dan LSBU.

Sedangkan Sertifikasi Kompetensi Kerja (SKK) dilakukan dengan cara pemenuhan persyaratan pada portal perizinan Kementerian PUPR yang terhubung dengan SIJK-T dan LSP terlisensi.

Untuk implementasi lebih lanjut telah diiterbitkan SE Menteri PUPR No.21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha, Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi, dan Pemberlakuan Sertifikat Badan Usaha Serta Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi menyatakan LSBU Dan LSP melayani permohonan SBU Dan SK.

“Berbagai kendala operasional terkait sertifikasi saat transisi sudah dapat kita tangani, dan pengakhiran masa transisi layanan SBU dan SKK dapat kita lakukan,” ungkap Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Yudha Mediawan menindaklanjuti terbitnya SE Menteri PUPR No 21 Tahun 2021.

Hal ini disikapi oleh LPJK dengan menghentikan permohonan SBU dan SKK Konstruksi terhitung mulai tanggal 6 Desember 2021 pukul 23.59 WIB.

“Seluruh LSBU dan LSP dapat bekerja dengan professional dan penuh tanggung jawab untuk memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat jasa konstruksi sehingga proses perizinan tidak menjadi hambatan bagi Badan Usaha dan TKK untuk bekerja," tambah Dirjen Bina Konstruksi Yudha Mediawan.

Saat ini sudah terdapat 11 LSBU yang telah memiliki lisensi dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK). Dari jumlah tersebut sebanyak 7 LSBU melaksanakan sertifikasi untuk jenis usaha pekerjaan konstruksi yaitu PT Gamma Krida Bhakti (GAPENSI), PT. Andalan Sertifikasi Kontraktor Nasional (ASKOSNAS), PT Aspenas Konstruksi Mandiri (ASPEKNAS), PT. Sertifikasi Kontraktor Indonesia (AKI), LSBU Konstruksi Indonesia (ASPEKINDO), dan PT LSBU Gapeknas Infrastruktur (GAPEKNAS).

Selain itu, sebanyak 2 LSBU melaksanakan sertifikasi untuk jenis usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi yaitu PT. Bina Mitra Rancangbangun (GAPENRI) dan PT Sertifikasi Kontraktor Terintegrasi Indonesia (AKTI), dan sebanyak 2 LSBU melaksanakan jenis usaha jasa konsultansi yaitu PT Lembaga Sertifikasi INKINDO (INKINDO) dan PT Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konsultansi (PERKINDO).

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Selain itu saat ini juga sudah ada 7 LSP yang menyelenggarakan proses sertifikasi kompetensi kerja yaitu LSP Astekindo Konstruksi Mandiri, LSP Gataki Konstruksi Mandiri, LSP Petakindo Konstruksi Mandiri, PT. ATAKI Konstruksi Indonesia, LSP HATSINDO Indonesia Teknik, Afiliasi Tenaga Infrastruktur, dan PT. Sertifikasi Profesi Konstruksi ASTTATINDO.

Dengan jumlah LSP terlisensi yang masih terbatas dan belum adanya seluruh jabatan kerja terlayani, maka diterbitkan SE Menteri PUPR No 3 Tahun 2022 tentang Pedoman Perpanjangan Masa Berlaku Sertifikat Keahlian Kerja dan Sertifikat Keterampilan Kerja Bidang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Menteri PUPR No 5 Tahun 2022 tentang perubahan SE Menteri PUPR Nomor 3 Tahun 2022.

 Di mana LPJK mencatat sertifikat keahlian kerja dan sertifikat keterampilan kerja konstruksi untuk jabatan kerja dan jenjang tertentu yang belum dapat dilaksanakan oleh LSP terlisensi atau belum terbentuknya Panitia Teknis Uji Kompetensi (PTUK) dan otomatis diperpanjang masa berlakunya sampai dengan 31 Desember 2022. Adapun kriterianya sebagai berikut :

Sertifikat keahlian kerja dan sertifikat keterampilan kerja jasa konstruksi yang habis masa berlakunya terhitung sejak tanggal 7 Desember 2021 yaitu setelah masa transisi berakhir dan belum dapat dilaksanakan oleh LSP terlisensi atau belum terbentuknya PTUK.

Sertifikat keahlian kerja arsitek yang habis masa berlakunya terhitung sebelum tanggal 7 Desember 2021 yaitu sebelum masa transisi berakhir dan telah dikonversi menjadi surat tanda registrasi Arsitek.

Menindaklanjuti SE Menteri PUPR No. 5 Tahun 2022, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi telah menerbitkan Keputusan Dirjen Bina Konstruksi No. 26 Tahun 2022 tentang Penetapan jabatan kerja dan jenjang tertentu yang belum dapat dilayani oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Terlisensi.

Pelayanan sertifikasi melalui LSP dan LSBU merupakan wujud nyata pembenahan atau perubahan sistem kegiatan berusaha demi meningkatkan investasi di industri Konstruksi. Peningkatan peran tenaga kerja konstruksi dan kompetensi tenaga kerja konstruksi dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Hedy Rahadian, mengatakan larangan pekerja asing masuk Indonesia saat perpanjangan PPKM tidak menimbulkan dampak langsung terhadap kelanjutan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, termasuk di proyek strategis nasional (PSN).

Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR mencatat, saat ini total ada 30 pekerja asing yang sudah menetap di Indonesia sebelum penerapan PPKM Darurat untuk pengerjaan PSN di bidang infrastruktur.

"Karena kebijakan ini (larangan pekerja asing) dikenakan kepada orang asing yang akan masuk ke Indonesia, yaitu TKA yang akan datang ke proyek konstruksi yang baru akan berjalan," kata Hedy kepada Liputan6.com, Selasa (27/7/2021).

Jika perpanjangan PPKM dan larangan pekerja asing ini terus berlanjut, ia mengimbau pelaksana proyek untuk memperpanjang perjanjian kontrak dengan tenaga kerja konstruksi asing yang saat ini belum bisa masuk Indonesia.

"Maka pengelola proyek harus dapat mengidentifikasi dan meninjau perlunya penyiapan adendum kontrak konstruksi untuk mengantisipasi munculnya permasalahan atau sengketa terkait hal tersebut di kemudian hari," imbuhnya.

Selain itu, Hedy melanjutkan, pemerintah juga siap menyerap pekerja konstruksi lokal untuk menggantikan kebutuhan tenaga kerja asing (TKA) atau pekerja asing bidang infrastruktur yang dilarang masuk selama perpanjangan PPKM ini.

"Pergantian TKA dengan tenaga lokal tentunya dimungkinkan dengan menyiapkan tenaga kerja konstruksi lokal yang memiliki kompetensi sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam dokumen kontrak," ujarnya.

"Sehingga demikian pula untuk PSN, dengan skema tersebut tidak akan terpengaruh," tegas Hedy.