Kemenhub Serahkan Pengoperasian Kapal Wisata ke Meratus Line di Labuan Bajo

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) pengoperasian kapal wisata di Labuan Bajo dengan PT Meratus Line. Tujuannya guna meningkatkan daya pariwisata di wilayah tersebut.

Melalui MoU ini, Meratus Line akan mengoperasikan 2 unit kapal wisata Bottom Glass, termasuk pemeliharaan dan perawatannya. Keduanya yakni Kapal Baswara Bahari 1 dan Baswara Bahari 2. MoU diteken oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut dengan PT. Meratus Line di Jakarta, Kamia (15/9/2022).

Disaksikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Arif Toha, MoU tersebut ditandatangani oleh Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Hendri Ginting selaku Pihak Pertama dan Direktur Utama PT. Meratus Line, Slamet Raharjo selaku Pihak Kedua.

Dirjen Arif mengatakan, penandatanganan MoU ini merupakan langkah awal dalam kegiatan optimalisasi asset Barang Milik Negara (BMN) berupa kapal wisata bottom glass. Selanjutnya akan dituangkan ke dalam perjanjian kerjasama operasional.

Untuk itu, perlu dirumuskan langkah-langkah terkait perjanjian kerjasama pengoperasian kapal tersebut secara detail sehingga dapat bermanfaat bagi negara. Khususnya bagi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

“Pengoperasian kapal wisata Bottom Glass ini adalah dalam rangka membantu pengembangan pariwisata di wilayah Labuan Bajo sebagai bagian dari Daerah Pariwisata Super Prioritas (DPSP), yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah, serta mampu mendorong perekonomian masyarakat,” ujar Dirjen Arif dalam keterangannya, Kamis (15/9/2022).

MoU yang telah disepakati dengan PT. Meratus Line ini, merupakan terobosan baru dalam pengelolaan asset BMN berupa kapal, dan diharapkan dapat dijadikan momentum untuk optimalisasi aset BMN lainnya.

“Saya sampaikan apresiasi kepada PT. Meratus Line yang telah bersedia untuk bekerjasama dalam pengoperasian kapal ini, agar dalam pengoperasian diperhatikan dengan baik pemeliharaan dan perawatannya sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat,” bebernya.

Arif mengungkapkan, ke depannya kapal ini akan dihibahkan kepada Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sehingga pihaknya berencana untuk melibatkan pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur dalam pembuatan perjanjian kerjasama operasionalnya. Supaya pemanfaatan kapal Bottom Glass ini dapat lebih tepat sasaran dalam membantu mengembangkan pariwisata Labuan Bajo.

Sementara itu, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Capt. Hendri Ginting mengungkapkan bahwa kapal Bottom Glass ini merupakan jenis kapal yang pertama kali dibangun oleh anak bangsa yang dilengkapi dengan kaca di bagian bawah kapal.

“Kapal ini dibangun dengan standar peraturan Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) volume VII ‘Rules for Small Vessel Up To 24 Metres’ berjenis catamaran dengan Dual Hull,” terang Capt. Ginting.

Kapal Bottom Glass ini, lanjutnya, memiliki panjang 23,1 meter dengan GT. 129, sarat kapal 2,22 meter, kecepatan ± 10 knot dan mampu menampung sejumlah 44 (empat puluh empat) orang penumpang dan 5 (lima) orang anak buah kapal (ABK).

“Kapal wisata bottom glass ini merupakan wujud nyata upaya pemerintah dalam mempercepat pemulihan sektor pariwisata marine tourism di wilayah Labuan Bajo pasca pandemic. Saya berharap pengoperasian kapal ini dapat memberikan hasil yang optimal kepada masyarakat,” tutup Capt. Ginting.

Sektor pariwisata Indonesia sangat menarik bagi investor. Tak heran, lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) telah mendapat guyuran dana Rp 6,46 triliun.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menjelaskan, lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) yang ada di Indonesia telah menarik Investasi USD 435 juta atau setara Rp 6,46 triliun.

"Kita patut berbangga secara keseluruhan 5 destinasi super prioritas telah menarik total nilai investasi sebesar USD 435,5 juta," kata Sandiaga dalam Forum Investasi 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas di Labuan Bajo, Manggarai, Nusa Tenggara Timur, Jumat, (9/9/2022).

Sandiaga menginginkan agar badan otorita pariwisata bisa berubah status menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata. Ini bertujuan gar geraknya lebih cepat dan lebih lincah dalam menarik investasi yang jauh lebih besar lagi.

"Sehingga pembangunan dan pengembangan 5 destinasi pariwisata super prioritas dapat dipercepat," ujarnya.

Pengembangan 5 DPSP oleh world Economic Forum ini kata Sandiaga, diyakini mampu mengangkat ranking Indonesia dalam skor indeks pengembangan perjalanan dan pariwisata (score travel and tourism development index). Sebab program ini memprioritaskan kebijakan pemerintah untuk 5 DPSP.

Sehingga bisa menciptakan berbagai destinasi kelas dunia di Indonesia terbaru selain Bali. Agar tercipta pemerataan perekonomian dan memaksimalkan sumber daya pariwisata yang ada di Indonesia.

"28 Juli lalu kami telah menyelenggarakan forum investasi bersama pengelola kawasan pariwisata dan memaparkan project ready to offer, serta kebutuhan pembiayaan kepada beberapa lembaga pembiayaan," kata dia.

Melalui forum ini, kata Sandiaga, dia berharap bisa mengakselerasi pembangunan sumber destinasi prioritas. Terutama melalui kawasan ekonomi khusus pariwisata dan badan otorita pariwisata.