BPS Yakin Data Regsosek 2022 Bisa Cegah Inefisiensi Anggaran

Liputan6.com, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) pada tanggal 15 Okt - 14 Nov 2022 tengah melaksanakan Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) di seluruh provinsi di Indonesia. Data Regsosek dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas berbagai layanan pemerintah seperti pendidikan, bantuan sosial, kesehatan, hingga administrasi kependudukan.

"Regsosek hadir sebagai suatu sistem dan basis data kependudukan yang mencakup profil kondisi sosial ekonomi dan tingkat kesejahteraan penduduk," kata Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat, Bappenas, Maliki di Hotel The Westin Jakarta, Jakarta Selatan, Senin (31/10/2022).

Dengan Regsosek, program pembangunan akan terfokus pada kebutuhan masyarakat. Sehingga kualitas belanja negara terus meningkat. "Hal ini tentu sangat baik dalam mencegah inefisiensi anggaran akibat kurangnya data yang berkualitas," tuturnya.

Dia mengatakan sekarang ini 50 persen generasi produktif berasal dari kalangan milenial. Berdasarkan fakta tersebut, milenial akan memberikan kontribusi yang sangat penting dalam pembangunan nasional.

"Kemampuan generasi muda yang inovatif dalam mencari peluang dan mencapai keadilan dan kemakmuran termasuk mendukung transformasi ekonomi, penghapusan kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan dan berinvestasi kepada sumber daya manusia," tuturnya.

Sebagai generasi yang akrab dengan internet dan media sosial, kejelasan dalam menggunakan teknologi dan menggunakan big data menjadi sangat penting. Big data memberikan peran penting dalam pengambilan kebijakan strategis dalam berbagai bidang.

"Teknologi, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, pengembangan ekonomi, pemberdayaan masyarakat serta mencapai target target kesejahteraan penduduk," kata dia mengakhiri.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mulai melakukan pendataan awal registrasi sosial ekonomi (Regsosek) 2022. Itu merupakan sistem dan basis data seluruh penduduk yang terdiri atas profil, kondisi sosial, ekonomi, dan tingkat kesejahteraan yang terhubung dengan data induk kependudukan, serta basis data lainnya hingga tingkat desa/kelurahan.

Kepala BPS Margo Yuwono mengatakan, pengumpulan Regsosek ini dilatarbelakangi oleh terbatasnya ketersediaan data sosial ekonomi seluruh penduduk.

Padahal, ia menambahkan, data tersebut berfungsi untuk menetapkan target pembangunan berkelanjutan, atau sustainable development goals (SDGs).

"BPS saat ini mendapatkan tugas dari pemerintah melalui Menteri PPN/Kepala Bappenas, BPS tahun 2022 diamanatkan untuk melakukan pendataan registrasi sosial ekonomi yang mencakup seluruh penduduk dan informasinya mengenai profil dari kondisi sosial ekonomi masyarakat, dan juga tingkat kesejahteraannya," ungkapnya, Selasa (18/10/2022).

Margo menyampaikan, tim BPS sudah memetakan 30 indikator dan 10 goals dalam daftar Regsosek, untuk mengukur status ekonomi dari seluruh penduduk di Tanah Air.

"Jadi cakupannya seluruh penduduk, mencakup informasi sosial ekonomi, dan juga tingkat kesejahteraannya. Tentu saja ini punya kelebihan, karena adalah sensus. Berarti kita bisa dapat data pada level yang lebih rinci, karena datanya didapatkan dari sensus," imbuhnya.

Namun, Margo mengutarakan, penataan Regsosek ini ke depan juga dihadapi sejumlah tantangan, mulai dari dibutuhkannya pemutakhiran berkelanjutan untuk metode pencarian data, hingga proses perawatan bersama terhadap data tersebut.

"Kalau tata kelola data untuk regsosek ini bisa berjalan baik ke depannya, maka 30 indikator ini punya potensi besar untuk memberikan kontribusi pada penyediaan data SDGs," pungkas Margo.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com