Erick Thohir Was-Was Kasus Dana Pensiun BUMN Sakit Meledak 1 Tahun Lagi

Liputan6.com, Jakarta Menteri BUMN Erick Thohir menaruh perhatian besar pada kasus dana pensiun BUMN, dimana 35 persen dapen pada perusahaan-perusahaan pelat merah bermasalah gara-gara dikelola oleh para pensiunan.

"Salah satu isu terbesar yang memang jadi beban yang harus kita selesaikan mengenai dana pensiun BUMN. Jangan kita lengah di sana pensiun BUMN, karena seluruh dana pensiun dikelola oleh masing-masing perusahaan, yang akhirnya kontrol dan konsolidasinya saya takut jadi bom waktu," kata Erick Thohir dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, Senin (13/2/2023).

Erick tak ingin perusahaan BUMN hanya berbicara soal pendapatan laba saja, tapi tidak bisa memberi jaminan kepada para pensiunan BUMN untuk mendapat dana pensiun.

"Ini kan kontradiksi. Kita bicara BUMN sehat, tapi begitu mereka pensiun, tidak ada dana pensiun. Ini akan terjadi ledakan 1-2 tahun ke depan kalau kita tidak intervensi hari ini," seru dia.

Terlebih, dia tidak mau ada perusahaan BUMN sakit yang pengelolaan dana pensiunnya juga besar. Padahal, ia menambahkan, sebuah perusahaan pelat merah semustinya sehat, dan manajemen dana pensiunnya bisa lebih sehat.

"Karena itu kita ingin mendorong transform dana pensiun harus dilakukan agar kesejahteraan penerima manfaat dapat terjamin. Karena pensiunan BUMN jumlahnya akan besar juga ke depan. Kita harapkan juga transformasi dana pensiun dapat memberi dampak positif," pintanya.

Menanggulangi kasus ini, Erick Thohir sudah mengarahkan direktur keuangan dan direktur SDM dari masing-masing BUMN untuk menjalankan uji tuntas dapen, sehingga tidak lagi dikelola murni oleh pensiunan.

Kementerian BUMN juga sudah mengajak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengingatkan, bahwa ini jadi hal yang krusial. Juga, memasukan agenda penyehatan dana pensiun BUMN ke dalam kontrak manajemen.

"Insya Allah kita susun petunjuk teknis di Februari-Maret ini. Sehingga kita punya buku biru pengelolaan dapen yang bener. Karena jangan sampai kembali lagi, investasi dapen ini nanti investasi bodong lagi, muternya di situ-situ aja," tegas Erick Thohir.

Menteri BUMN Erick Thohir tengah menunggu hasil proses penyidikan tata kelola dana pensiun, atau dapen BUMN dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pasalnya, berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebanyak 65 persen dana pensiun BUMN bermasalah gara-gara dikelola oleh para pensiunan.

Staf Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, pihaknya tengah menunggu hasil investigasi audit dari KPK. Sama halnya seperti saat Kementerian BUMN menanti hasil penyidikan laporan perusahaan pelat merah sakit di Kejaksaan.

"Kita tinggu KPK. Sama seperti kita memberikan kepada Kejaksaan data-data, setelah itu Kejaksaan memproses. Kami pun pada saat itu tidak tahu, agak surprise-surprise juga akibatnya," ujarnya di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (3/2/2023).

"Karena kan beda ya kita laporan investigasi kita audit, kalau sudah ranah hukum kan beda. Dulu tuh kalau kita lihat Kejaksaan banyak surprise-nya. Jadi kalau KPK ya kita lihat, yang pasti sudah kita berikan untuk dapen itu," imbuhnya.

Ke depan, Arya melanjutkan, Kementerian BUMN bakal memperketat sisi tata kelola perusahaan atau good corporate governance (GCG), kemudian keterlibatan dari BUMN bersangkutan dalam mengelola investasi dana pensiun karyawan BUMN.

"Maaf, dapen banyak diisi sama pensiunan yang memang bukan ahli juga dalam investasi," imbuh dia.

Sehingga, pasca hasil penyidikan Kejaksaan keluar, Arya ingin direktur keuangan dan human capital di perusahaan BUMN turut terlibat dalam pengelolaan dana pensiun para karyawan pelat merah.

"Ini cara pak Erick (Thohir) supaya ada jaminan bagi dapennya bisa bayar pensiun karyawannya. Kan kasihan juga kalau karyawan tidak terima manfaat gara-gara ada masalah manajemen dapennya tidak benar," tuturnya.

Pengelolaan dana pensiun BUMN tengah menjadi sorotan belakangan ini. Bahkan, Menteri BUMN Erick Thohir mencatat ada 65 persen dana pensiun (dapen) BUMN yang bermasalah.

Salah satu upaya yang ditempuh adalah dengan melakukan audit menyeluruh di pengelolaan dana pensiun BUMN. Tak berhenti di sana, ada langkah yang perlu dilakukan secara lebih konkret agar pengelolaan bisa lebih terawasi.

Ekonom dari Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) Nailul Huda mengusulkan kalau pengelolaan dapen BUMN dilakukan oleh 1 badan. Artinya, ada 1 BUMN yang khusus mengurusi dapen BUMN ini.

Dia menyebut, pengelolaan dapen di perusahaan pelat merah saat ini berbeda-beda. Artinya, ada kemampuan yang juga berbeda dari setiap BUMN, maka, menyatukan pengurusan dapen bisa jadi opsi menarik.

"Alangkah baiknya juga ya dijadikan satu saja pengelolaan dana pensiun karyawan BUMN ini agar bisa lebih likuid. Tapi harus diaudit dulu," katanya kepada Liputan6.com, Minggu (28/1/2023).

Huda memandang, banyaknya perusahaan BUMN membuat sistem pengelolaan dapen menjadi berbeda-beda. Hal ini menjadikan pengelolaan dana tidak akan sama, pasti akan ada yang buruk pengelolaannya, ada pula yang baik.

Dengan demikian tingkat likuiditasnya pun akan berbeda, dimana perusahaan yang mengelolaan dana pensiun dengan baik maka likuiditasnya akan baik pula. Dari sisi kapasitas, masing-masing BUMN pun memiliki kapasitas berbeda.

"Maka dari itu, sudah sewajarnya dilakukan audit untuk masing-masing BUMN mengenai pengelolaan dana pensiun," kata dia.