PNS Kemenkeu Banyak Kena Ciduk Harta Kekayaan Tak Wajar, Anggota DPR Apa Kabar?

Liputan6.com, Jakarta Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Segara Institute Piter Abdullah tidak ingin momentum penindakan harta kekayaan tak wajar hanya terjadi pada aparatur sipil negara (ASN), atau PNS di lingkungan Kementerian Keuangan saja.

Menurut dia, ada beberapa instansi lain yang kerap jadi lahan basah korupsi seharusnya ikut jadi perhatian. Selain itu, ia pun meminta aparat berwenang turut mengawasi anggota legislatif alias DPR RI yang ikut menikmati sumber pendapatan dari APBN.

"Kemenkeu itu banyak lembaga nya. Pajak, Bea Cukai yang utama. Kemudian ada Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, bahkan TNI," ujar Piter kepada Liputan6.com, Kamis (9/3/2023).

"Di luar ASN juga harus diperlakukan sama, legislatif Anggota DPR. Mereka adalah pejabat publik. Harusnya diklarifikasi kekayaannya," seru dia.

Berantas Sampai Tuntas

Oleh karenanya, Piter mendesak pemerintah berkomitmen memberantas kasus korupsi untuk jangkan panjang. Jika tidak, maka citra buruk masyarakat terhadap pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan akan terus melekat.

"Tapi kalau direspons cepat dan tepat, justru menjadi momentum membersihkan nama Kemenkeu termasuk Direktorat Jenderal Perpajakan dan Bea Cukai," ungkapnya.

Di sisi lain, ia pun mengajak masyarakat terus mendukung Kemenkeu selaku instansi yang mengelola keuangan negara. Dengan cara, tetap tahap bayar pajak meskipun ada beberapa oknum yang kini kedapatan mempermainkannya.

"Membayar pajak adalah wujud kesetiaan kita kepada NKRI. Tidak membayar pajak bukan cara membalas dendam kepada koruptor. Kampanye tidak membayar pajak hanya menguntungkan orang kaya dan merugikan orang miskin," tegasnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya angkat suara, terkait eks pejabat pajak Rafael Alun dan Pejabat Bea Cukai Eko Darmanto yang dianggapnya bergaya hidup hedonis. Menurut Jokowi, apa yang menjadi polemik publik terhadap keduanya adalah buah kekecewaan atas pelayanan buruk sebagai aparatur sipil negara.

“Ya menurut saya pantas rakyat kecewa karena pelayanannya dianggap tidak baik kemudian aparatnya perilakunya jumawa dan pamer kuasa kemudian pamer kekayaan, hedonis,” kata Jokowi saat pidato pembuka Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta, Kamis (2/3/2023).

Jokowi lalu menyinggung soal tugas yang mendetil dari seorang aparatur sipil negara dan reformasi birokrasi. Menurut dia, inti dari reformasi birokrasi adalah rakyat terlayani dengan baik, secara efektif dan akuntabel.

“Dari komentar-komentar yang saya baca, baik di lapangan dan di media sosial karena peristiwa di pajak dan di bea cukai saya tahu betul mengikuti kekecewaan masyarakat terhadap aparat kita terhadap pemerintah,” sesal presiden.

Jokowi kemudian mewanti, apa yang terjadi di instansi pajak dan bea cukai juga dapat berdampak pada kementerian atau lembaga lain bila para pegawainya tidak segera ditertibkan dan disiplinkan, khususnya aparat penegak hukum.

“Hati-hati tidak hanya urusan pajak dan bea cukai, ini ada kepolisian dan juga aparat hukum lainnya ada birokrasi lainnya,” Jokowi menandasi.