Sri Mulyani Bongkar Peran APBN Dibalik Suksesnya Mudik Lebaran 2023

Liputan6.com, Jakarta Menteri keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan peran APBN dibalik kesuksesan berlangsungnya mudik lebaran tahun 2023. APBN turut meringankan biaya mudik bagi masyarakat dengan menyalurkan dana hingga triliunan.

"Masih cerita soal mudik lebaran. Tahukah kamu kalau APBN #UangKita ikut meringankan biaya mudik bagi masyarakat?," tulis Sri Mulyani dikutip dari instagram pribadinya @smindrawati, Sabtu (29/4/2023).

Bendahara negara ini menyampaikan, untuk tahun 2023, APBN telah menyalurkan anggaran sebesar Rp5,21 triliun melalui Public Service Obligation (PSO) angkutan kereta api kelas ekonomi, untuk 297.969 penumpang.

Kemudian, APBN juga menyalurkan anggaran sebesar Rp2,39 triliun untuk PSO angkutan laut kelas ekonomi agar harga tiket terjangkau bagi masyarakat. Anggaran tersebut ditujukan untuk 4.563.272 penumpang pada masa mudik lebaran 2023.

Tak berhenti disitu saja, khusus momen Idulfitri tahun 2023, APBN turut menyalurkan Rp9,43 miliar untuk PSO kereta api khusus lebaran. Anggaran itu digelontorkan untuk 122.659 orang oenumpang untuk keberangkatan menggunakan KA Pasundan Lebaran (Surabaya Gubeng-Kiaracondong), KA Motor Gratis lintas Utara (Semarang Poncol-Pasar Senen-Merak), KA Motor Gratis Lintas Tengah (Purwosari-Pasar Senen-Merak).

"Bahkan, @pelni162 juga kembali mengadakan mudik gratis sepeda motor dengan kapal laut," ujarnya.

PSO Kapal Laut khusus lebaran, untuk program mudik gratisnya berlangsung pada 15 April -17 April 2023 dengan keberangkatan dari Tanjung Priok-Tanjung Emas.

Sementara untuk program arus balik mudik gratis berlangsung pada 25-28 April 2023, rutenya dari Tanjung Emas-Tanjung Priok. Dari program mudik dan arus balik tersebut, masing-masing untuk 2.500 penumpang dan 1.250 sepeda motor.

"Semoga dengan adanya subsidi PSO, momen mudik tahun ini lebih lancar dan berkesan. Bagaimana cerita mudikmu tahun ini?," pungkas Sri Mulyani.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai sukses menangani Mudik Lebaran 2023. Hal tersebut tergambar pada hasil survei Poltracking Indonesia pada rilisnya terkait persepsi publik atas Mudik Lebaran 2023.

Sebanyak 65.9 persen publik menilai puas terhadap kinerja Jokowi dalam penanganan mudik lebaran. Mayoritas pubiik mengapresiasi kinerja Jokowi dalam penanganan mudik yang telah menjadi rutinitas masyarakat tiap tahunnya.

“Ada 65.9 persen yang mengatakan puas terhadap penanganan Mudik Lebaran tahun ini,” kata Hanta Yuda selaku Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia dalam paparan rilisnya secara daring, Jumat (28/4/2023).

Selain itu, Poltracking juga mengukur tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Jokowi. Sebanyak 74.7 persen publik merasa puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi.

“Tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo - Ma'ruf Amin pada periode Februari (71.7%), Maret (71.8%), dan April (74.7%),” ujar Hanta.

Sebelumnya, survei Poltracking sebelumnya, pada Maret 2023 tingkat kepuasan terhadap kinerja Jokowi 71.8 persen, lebih tinggi daripada satu bulan sebelumnya yakni Februari 71.7 persen.

Diketahui, Poltracking melakukan survei tiga kali berturut-turut yakni pada Februari, Maret dan 9 – 15 April 2023. Survei menggunakan metode multistage random sampling, dengan 1220 responden di tiap periode survei dengan margin of error +/- 2.9% dengan tingkat kepercayaan 95%. 

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengajak aparatur sipil negara (ASN), TNI-Polri, BUMN, hingga pegawai swasta menunda kepulangan mudik apabila tak ada keperluan mendesak.

Dalam hal ini, ASN maupun TNI-Polri dipersilahkan untuk memperpanjang cuti Lebaran Idul Fitri 2023, melakukan pekerjaan dari kampung halaman, atau meminta izin dari atasan.

"Dalam imbauannya (soal penundaan jadwal balik), Presiden menyebutkan: bahwa yang teknisnya dapat diatur oleh instansi/perusahaan masing-masing, seperti bentuk cuti tambahan atau bentuk cuti lainnya," kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin kepada wartawan, Selasa (25/4/2023).

"Jadi (ASN) bisa perpanjang cuti, WFH (work from home) dari kampung halaman, atau bisa izin atasan, dan sebagainya," sambungnya.

Kendati begitu, dia menekankan perpanjangan cuti maupun WFH harus tetap berkoordinasi dengan instansi maupun kantor terkait. Bey menyebut prosedur perpanjangan cuti Lebaran harus dilakukan sesuai aturan.

"Semua tetap harus berkoordinasi dengan atasa atau bagian SDM di kantornya. Prosedur izin, cuti, WFH, maupun WFA (work from anywhere) tetap harus dijalankan," jelasnya.

Bey mengatakan ASN sudah terbiasa bekerja secara online dan WFH. Namun, kata dia, pekerja yang sudah berada di Jakarta tak perlu memperpanjang cuti Lebaran.

"Sejak pandemi kan kita terbiasa dengan WFH, bagaimana absen secara online, bekerja berdasarkan kinerja, dan sebagainya. Tapi kalau berada di Jakarta, ya masuk, enggak perlu perpanjang cuti," tutur Bey.