Sistem Bayar Tol Tanpa Sentuh Terancam Batal, Dirut RITS Dicopot

Liputan6.com, Jakarta Proyek bayar tol tanpa sentuh atau multi lane free flow (MLFF) tengah menuai polemik. Terbaru, PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) Musfihin Dahlan dicopot dari jabatannya.

RITS berada di bawah Roatex Ltd Zrt yang bermarkas di Hungaria. RITS meneken kerja sama dengan beberapa kontraktor dalam konsorsium multicontact. Didalamnya, ada ICEL sebagai penggarap sistem sentral, Asyura sebagai penggarap AI-camera, dan Metalcom sebagai penggarap pekerjaan sipil.

Pencopotan ini imbas dari polemik beda misi antara Indonesia dan Hungaria sudah terjadi sejak lama. Setidaknya, tercium sejak Agustus 2022 lalu.

Alasannya, pihak Hungaria bersikukuh teknologi yang diterapkan dan skema penerapannya mengikuti skema yang berlaku di Hungaria. Sementara, untuk penerapan di Indonesia masih perlu beberapa penyesuaian. Namun, kedua pihak tidak menemukan titik terang.

Alhasil, berujung pada pencopotan direksi di PT RITS. Yang dicopot adalah Direktur Utama RITS Musfihin Dahlan dan Direktur RITS Peter Ong.

"Karena perbedaan visi yang keras ini, BOD dari PT ROTS khususnya yang orang Indonrsianya sejak 22 (Mei 2023) kemarin kita diberhentikan, di-dismiss," kata Musfihin Dahlan di kantornya, Selasa (30/5/2023).

Informasi, Dirut RITS saat ini diduduki oleh Attila Keszeg dan Direktur RITS dijabat Orozs Gyula. "Jadi sekarang direksi dari RITS dua-duanya Hungaria, tidak ada Indonesianya. Ini karena masalah ini, karena kita menolak terus," paparnya.

Sistem pembayaran tol tanpa sentuh terancam batal diimplementasikan di ruas-ruas tol di Indonesia. Menyusul adanya kendala dan perbedaan visi antara Indonesia dan Hungaria sebagai pelaksana proyek ini.

Sistem Multi Lane Free Flow (MLFF) ini memang digarap oleh Roatex Ltd. Zrt melalui anak usahanya PT Roatex Indonesia Toll System (RITS). Belakangan, tahapan menuju uji coba MLFF perdana di Bali menemui jalan buntu. Alasannya, teknologi yang dipesan, visi kedua pihak, hingga sistem tol yang ada di Indonesia dan Hungaria ada perbedaan.

Direktur Utama RITS Musfihin Dahlan mengungkapkan, hingga saat ini memang pihak Indonesia dan Hungaria belum menemui kata sepakat soal penerapan MLFF.

Termasuk yang jadi catatan adalah indikator kalau sistem MLFF bisa menjamin Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) tak kehilangan pendapatan dari penerapan tanpa palang di gerbang tol ini. Dari rencana 100 persen menangkap pemotongan tarif, usai uji coba awal ternyata sistem baru bisa bekerja sebesar 80 persen.

"Apakah bisa terlaksana tahun ini atau tahunn depan? Saya kira seperti yang saya sampaikan tadi, kalau visinya gak ketemu mungkin akan tertunda," ujar dia di Kantor Pusat RITS, Jakarta, Selasa (31/5/2023).

Salah satu yang jadi perhatian juga soal teknologi yang dikirim oleh kontraktor yang ditunjuk. Namun, menurut Musfihin, itu tidak sesuai dengan kualifikasi awal. Sejalan dengan pembatalan uji coba di Bali pada 1 Juni 2023, dia mengaku sudah meminta timeline terbaru soal perbaikan kepada kontraktor penggarap sistem.

"Kami sudah minta kontraktor untuk menyampaikan timeline yang baru. Tapi sampai hari ini belum disampaikan ke kita, karena mereka bersikukuh apa yang mereka desain cuma itu yang bisa mereka deliver," urainya.

"Kita cari jalan keluar supaya BUJT tak loss (hilang pendapatan) kita minta kalau gitu gini deh, 'MLFF kita terapkan tapi selama masa transiai tetap pakai barrier'. Jadi orang gak bless. Kalau karena itu ada penambahan investasi ya kita perhitungkan. Mereka kekeuh itu bukan MLFF yang mereka tawarkan," sambung dia.

Musfihin menjelaskan, awal mulanya, pihak Hungaria menawarkan sistem MLFF ini. Kemudian, pemerintah Indonesia sepakat untuk menjajalnya dengan catatan pada tahap perencanaan hingga uji coba, biaya dan risiko ditanggung oleh Roatex Ltd. Zrt Hungaria.

Atas perjanjian itu, jika pun batal diterapkan, pemerintah dinilai tidak akan mengalami kerugian secara finansial. Namun, ada waktu dan citra pemerintah yang jadi taruhannya.

"Pemerintah gak rugi, pemerintah belum bayar apa-apa, jadi saya kira pemerintahnya enggak rugi, cuma pemerintah rugi waktu, tenaga, dan image. Citra pemerintah, dan itu yang saya sangat kecewa sekali. Ini kan amanah presiden ya. Dan itu yang saya lihat kawan-kawan Hungaria, kontraktor itu gak kena ini," bebernya.