Lindungi Produk UMKM Diduplikat China, Menteri Teten Minta Revisi Permendag Nomor 50/2020 Dipercepat

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) berharap kepada Kementerian Perdagangan (Kemendag) saat ini tengah mendorong percepatan revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50/2020 tentang Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Elektronik (PPMSE).

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, revisi ini diperlukan agar bisnis UMKM tak terganggu oleh kecurigaan hadirnya Project S TikTok Shop.

Kecurigaan tentang Project S TikTok Shop ini pertama kali mencuat di Inggris. Project S TikTok Shop ini dicurigai menjadi cara perusahaan untuk mengoleksi data produk yang laris-manis di suatu negara, untuk kemudian diproduksi di China.

Oleh karena itu, untuk mengatasi ancaman tersebut seharusnya sudah disiapkan regulasinya, salah satunya revisi Permendag Nomor 50/2020.

"Karena itu kita sedang mendorong revisi permedag 50/2020," kata MenkopUKM Teten Masduki usai melakukan penandatanganan MoU dengan RSPO, di Jakarta, Senin (10/7/2023).

Menurutnya, jika dilakukan revisi maka industri dalam negeri akan terlindungi, termasuk e-commerce dalam negeri, UMKM, dan juga konsumen.

"Kita perlu melindungi UMKM kita, karena 97 persen lapangan kerja disediakan UMKM. Kalau produk mereka kalah saing di dalam negeri dengan produk luar, dampak besar ke ekonomi Indonesia dan kesejahteraan rakyat Indonesia," ujarnya.

Kata Teten, TikTok saat ini sedang didefinisikan sebagai socio-commerce bukan hanya sebagai media sosial, karena TikTok adalah platform yang menyediakan fitur, menu, dan/atau fasilitas tertentu yang memungkinkan pedagang (merchant) dapat mempromosikan penawaran barang dan/atau jasa sampai dengan melalukan transaksi.

"TikTok itu kan sebenernya social commerce. di Permendag itu belum diatur. Karena biasanya yang sudah diatur kan e-commerce. Ini kan berkembang cepat, ini belum diatur," pungkas Teten Masduki.

Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) membidik 10 usaha mikro kecil menengah (UMKM) untuk melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, pihaknya menargetkan 10 UMKM melakukan penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO) di BEI hingga 2024.

"Kami dengan bursa menarget 10 perusahaan UMKM yang listing, kita ada kerja sama untuk inkubasi mereka. Hari ini senang Teguk sudah masuk (BEI) dan respons marketnya luar biasa jadi kita optimislah perusahan-perusahaan kecil menengah yang go public," kata Teten saat ditemui BEI, Senin (10/7/2023).

Dengan demikian, Kemenkop UKM bakal terus mendorong UMKM mencatatkan sahamnya di pasar modal. Ini mengingat, struktur ekonomi Indonesia ini masih dominan dari mikro sampai 96 persen.

"Kita perlu terus memperkuat struktur ekonomi kita terutama untuk menambah usaha di level menengah dan besar," kata dia.

Dalam rangka mencapai targetnya, Kemenkop UKM pun ingin gandengan dengan SCF untuk yang menyiapkan listing dari UMKM.

"Crowdfunding baru dampingi 10 (UMKM). Besarlah harapan kita ada perubahan struktur ekonomi kita. Supaya yang menengah ini makin besar," ujar dia.

Dia bilang, jumlah perusahaan terbuka dari segmen UMKM masih tergolong kecil. Maka sebab itu, ia optimistis mendorong UMKM naik kelas ke bursa.

"Pokoknya kita target sampai 2024, sejak papan akselerasi dibuka 2020 baru 33 (UMKM), sekarang 35 masih terlalu kecil," ujar dia.

Oleh sebab itu, Kemenkop UKM bersinergi dengan BEI menjemput bola agar menambah jumlah UMKM yang menggalang dana di pasar modal.

"Kami dengan bursa coba jemput bola kita inkubasi juga kita koneksikan dengan pembiayaan SCF mudah-mudahan dengan seperti itu ada percepatan," kata dia.

Terkait sektor yang kuat dari UMKM, Teten menilai sektor makanan dan minuman memiliki pasar yang besar di Tanah Air.