Proyek IKN Jadi Panggung Pembuktian BUMN dan Produsen Baja Nasional

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menilai penyediaan produk baja dan jasa penunjangnya dalam pembangunan Ibu Kota Negara IKN alias IKN Nusantara sangat diperlukan. 

Untuk itu, Kementerian PUPR mendorong agar produsen baja nasional, perusahaan BUMN hingga kontraktor mengutamakan produk baja dalam negeri dalam pembangunan IKN.

"Semakin masifnya pembangunan IKN saat ini tentunya akan semakin membutuhkan produk baja dan jasa penunjangnya," ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto dalam keterangan tertulis, Sabtu (21/10/2023).

Menurut Iwan, IKN juga menjadi ajang bagi produsen baja nasional dan BUMN untuk menunjukkan kualitas produksi, pekerjaan dan sinergi dalam proses pembangunan di lapangan. 

"Selain itu, jasa logistik pelabuhan dan produk baja nasional ke depan juga harus semakin dapat kepercayaan agar bisa bersaing secara sehat," imbuh dia.

Terkait dengan pasokan baja ke IKN, Iwan menambahkan, perlu adanya konsolidasi sehingga barang yang dikirimkan tidak hanya berupa lonjoran batang baja secara utuh tapi sebisa mungkin sudah dirancang sedemikian rupa agar bisa langsung dirangkit dan dipasang ketika sampai di tempat proyek pembangunan. 

"Pemerintah dan Kementerian PUPR juga mendorong penerapkan revolusi konstruksi dengan konsep pembangunan yang meminimalisir sampah konstruksi atau minimum waste construction. Jadi sebisa mungkin nantinya baja yang dipasok harus sudah siap untuk dipasang," pintanya.

Kerja Sama Produk Baja

Ia juga mengapresiasi kerjasama antara PT Krakatau Steel (Persero) Tbk dengan PT Karya Logistik Nusantara tentang Kerjasama Penyediaan Produk Baja dan Jasa Penunjangnya Dalam Rangka Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara. 

Menurut dia, pada akhir tahun ini pembangunan IKN akan semakin masif mengingat sudah banyak proyek pemerintah dan investor yang mulai melaksanakan ground breaking infrastruktur di IKN. 

"Pemerintah telah melaksanakan pembangunan IKN berupa infrastruktur dasar dan prasarana dasar, dan pusat pemerintahan. Jangan maknai pembangunan IKN sebagai proyek semata tapi bagaimana visi besar pemerintah ke depan untuk kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan Indonesia sehingga bisa bersaing dengan bangsa maju lainnya," tuturnya. 

Sebelumnya, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), yang menjadi salah satu warisan pembangunan Presiden Joko Widodo untuk Nusantara, mendapatkan banyak dukungan publik. Ini diketahui dari survei terbaru Indikator Politik Indonesia.

Survei yang dilakukan dalam rentang 2-10 Oktober 2023 itu melibatkan 1,200 responden dengan over sampel di 12 provinsi, sehingga totalnya menjadi 4.300 responden.

Hasilnya, Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan, dari 80,2 persen yang mengetahui usaha Jokowi memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan, sebanyak 56,2 persennya memberikan dukungan.

“Temuan kami, hanya 35,1 persen yang menyatakan tidak setuju atau tidak memberikan dukungan,” kata Burhanuddin saat memaparkan hasil survei bertajuk ‘Pergeseran Dukungan Partai dan Capres Jelang Pendaftaran Capres dan Cawapres 2024’ secara virtual, Jumat (20/10).

Survei Indikator juga berhasil memotret tingginya optimisme publik jika pembangunan IKN akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Burhanuddin menjelaskan, sebanyak 58,4 persen publik setuju jika pembangunan IKN akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

“Hanya 28,7 persen yang menyatakan sebaliknya,” ungkap Burhanuddin.

Jika dibedah lebih detail, mayoritas tingginya dukungan tersebut berasal dari laki-laki. Catatan Indikator, dari 85,2 persen responden laki-laki yang mengetahui pembangunan IKN, 60,4 persennya menyatakan setuju. Selain itu, 60,7 persennya juga setuju pembangunan IKN akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Untuk perempuan, dari base 50,6 persen, sebanyak 75,4 persennya tahu pembangunan IKN. Dari yang tahu, 52,1 persen mendukung. Ada juga 56 persen yang setuju jika pembangunan IKN akan mendorong pertumbuhan ekonomi,” kata Burhanuddin.