Ekonomi Indonesia Diprediksi Bisa Tumbuh 5% Tahun Depan, Pilpres 2024 Jadi Penopangnya

Liputan6.com, Jakarta - Indonesia akan menjalankan pesta demokrasi yaitu Pemilu Presiden (Pilpres) pada tahun depan. Adanya Pilpres 2024 ini menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Namun ada yang perlu diwaspadai oleh pemerintah yaitu angka inflasi. 

Chief Economist PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Banjaran Surya Indrastomo mengatakan, ekonomi Indonesia mampu tumbuh di atas 5 persen pada 2024. Proyeksi positif ini ditopang oleh penyelenggaraan Pilpres.

"Perekonomian Indonesia diproyeksikan akan terus tumbuh positif di kisaran 5 sampai 5,05 persen hingga akhir tahun 2024 dengan adanya pemilu," kata Banjaran dalam acara BSI Sharia Economic Outlook 2024, di BSI Tower, Jakarta Selatan, Jumat (17/11/2023).

Proyeksi ekonomi tumbuh di atas 5 persen tersebut ditopang oleh solidnya kinerja tingkat konsumsi yang diprediksi masih bertahan tinggi hingga akhir 2024. Kondisi ini tercermin dengan kondisi suplai dari sektor manufaktur yang konsisten berada di zona ekspansif.

"PMI (Purchasing Managers’ Index) Manufaktur kita berada di lebih dari skala 50 dan keyakinan konsumen yang terjaga," ucap Banjaran.

Selain itu, adanya belanja negara maupun partai politik untuk meramaikan kegiatan Pilpres juga ikut mendorong konsumsi domestik. "Aktivitas pemilu diprediksi akan menjadi salah satu boost positif," jelas Banjaran.

Kemudian, laju tingkat inflasi di 2024 diperkirakan masih akan​​ terkendali seiring. Pemerintah sendiri memperkirakan inflasi tahun depan dalam kisarannya 2,5 plus minus 1 persen.

Namun demikian, terdapat risiko fluktuasi kenaikan inflasi jangka pendek sepanjang kuartal I-2024. Hal ini didorong oleh potensi eskalasi tensi geopolitik yang dapat mendorong kenaikan harga komoditas, pelemahan nilai tukar Rupiah yang berpotensi mendorong peningkatan risiko imported inflation, dan dampak El Nino.

"Mungkin sejumlah faktor tersebut yang perlu diantisipasi pemerintah agar inflasi tetap terkendali," pungkas Banjaran.

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com

Sebelumnya, tahun politik sudah dimulai dengan pendaftaran bakal calon presiden (bacapres) dan bakal calon wakil prsiden (bacawapres) di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Seiring berjalannya proses politik hingga pencoblosan tahun depan ini diperkirakan memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional. 

Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter (DKEM), Bank Indonesia, Erwindo Kolopaking mengatakan bahwa permintaan sektor distribusi komunikasi mengalami peningkatan, misalnya iklan, poster, sablon. 

“Menjelang pemilu akan ada permintaan buat iklan, poster dan sektor-sektor terkait akan meningkat, misalnya sektor percetakan dan juga sablon akan mengalami kenaikan,” kata Erwindo di Raja Ampat, Papua Barat, Sabtu (11/11/2023). 

Bahkan dampaknya sudah mulai terlihat sejak 3 bulan atau 1 kuartal sebelum pelaksanaan pesta demokrasi 5 tahunan. Sebagaimana diketahui hari pencoblosan pemilu dan pilpres jatuh pada 14 Februari 2024. Sehingga dampaknya mulai akan terasa sejak triwulan terakhir 2023. 

“Sektor ini 1 triwulan sebelum pemilu akan meningkat,” kata Erwindo.

Selain belanja pemilu, pertumbuhan ekonomi di 3 bulan terakhir ini akan banyak disumbang oleh belanja pemerintah. Dia memperkirakan di sisa 2023, pemerintah akan menggelontorkan anggarannya sekitar Rp 250 triliun sampai Rp 350 triliun.

“Kalau akhir tahun ini minimal Rp 250 triliun sampai Rp 350 triliun di akhir tahun, ini nanti akan mengalir ke bank dan instrumen yang dimiliki pemerintah dan ini bisa menaikkan Dana Pihak Ketiga (DPK),” kata dia.

Harus diakui, belanja pemerintah memang menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini sebagaimana yang terjadi pada triwulan ke-2 tahun ini pertumbuhan bisa mencapai 5,17 persen. Sementara pertumbuhan ekonomi triwulan ke-3 melambat dengan posisi 4,94 persen.

Tingginya pertumbuhan tersebut tidak lepas dari pemberian THR dan gaji ke-13 yang ditarik ke triwulan II dari sebelumnya di triwulan III pada tahun sebelumnya.

“Kita akui, faktor pendorong ekonom ini konsumsi pemerintah, di triwulan kedua kemarin ada kenaikan PDB karena gaji pekerja pemerintah diberikan lebih awal. Jadi efeknya ini ke sana,” kata dia.