Dibantu BP Tapera, MBR Bisa Punya Rumah di IKN

Liputan6.com, Jakarta - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) akan membantu kepada masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR yang tinggal di Ibu Kota Nusantara (IKN). Bantuan tersebut berupa pembiayaan dengan berbagai insentif di dalamnya. 

"Tentunya peran BP Tapera adalah bagaimana membantu masyarakat atau penduduk di IKN yang segmennya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di bawah Rp 8 juta," ujar Komisioner BP Tapera Adi Setianto dikutip dari Antara, Selasa (12/12/2023). 

Di IKN terdapat kawasan yang disediakan oleh pemerintah melalui Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) untuk dibangun perumahan bagi MBR. BP Tapera juga bekerja sama Badan Bank Tanah yang memiliki lahan di IKN.

BP Tapera bekerja sama dengan Bank Tanah terkait bagaimana pengembangannya, kawasannya, serta jenis huniannya apakah rumah tapak atau hunian vertikal. Itu semua nanti tergantung bagaimana BP Tapera menjaring permintaan yang ada di IKN.

Terkait dengan IKN, BP Tapera memang intens berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan yang mendapatkan tugas untuk membangun IKN. Fokusnya sekarang yakni pada tahap pembangunan infrastruktur dasar dan nanti para pemangku kepentingan, terutama yang pindah ke sana terlebih dahulu.

"Kami tentunya intens berkoordinasi dengan teman-teman yang membangun kawasan IKN. Dari sisi BP Tapera, kami melakukan kegiatan seperti pendataan," katanya.

IKN sendiri merupakan kota yang dihuni oleh semua lapisan masyarakat, bukan hanya ASN dan pengusaha, namun juga dihuni karyawan swasta, pekerja industri, petani, nelayan, pedagang, sampai dengan pekerja sektor informal. Inilah yang menjadi target pasar yang dilayani oleh BP Tapera.

"Bagaimana strateginya? Kami memiliki platform kalau masyarakat yang tinggal di IKN mendaftar sebagai peserta BP Tapera. Diharapkan dengan platform tersebut, kami intens berkoordinasi dengan IKN untuk membantu masyarakat yang pindah ke IKN sehingga kita sediakan pembiayaan bagi MBR yang pindah atau tinggal tersebut kalau mereka ingin memiliki hunian di IKN baik rumah tapak maupun hunian vertikal," ujar Adi.

BP Tapera berperan membantu MBR yang pindah atau tinggal di IKN, sehingga BP Tapera menyediakan dengan fasilitas pembiayaannya.

"Mudah-mudahan MBR yang tinggal di IKN dapat memiliki rumah yang layak huni," kata Adi.

Sebelumnya, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menargetkan pelaksanaan peletakan batu pertama atau groundbreaking tahap ketiga pembangunan IKN akan dilakukan pekan depan sebelum periode libur Natal dan tahun baru.

"InsyaAllah minggu depan, sekitar tanggal 20-an (Desember) mudah-mudahan. Kalau jadwal tentunya saya akan ikut dari Istana, bagaimana jadwal Bapak Presiden," kata Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono melansir Antara, Senin 

Adapun untuk peletakan batu pertama tahap III, nilai investasinya ditargetkan sekitar Rp 10 triliun. Dikatakan OIKN berupaya maksimal agar prosesi peletakan batu pertama dapat dilaksanakan sebelum memasuki masa liburan.

"Kita berharap semaksimal mungkin bisa tercapai karena mungkin sebagian juga sudah ada yang libur, tapi kita maksimal dulu sebelum libur harus ada groundbreaking," imbuhnya.

Agung menyebutkan terdapat tiga sektor proyek yang akan dilakukan peletakan batu pertama tahap ketiga nanti. Pertama, adalah sektor hijau yaitu proyek-proyek yang berkaitan dengan konsep green forest city dan reforestasi.

Kedua, yaitu proyek penguatan dan pembangunan ekosistem di Kawasan Inti Pusat Pemerintah (KIPP) yang berupa properti hunian, hotel, dan rumah sakit pemerintah.

"Kita sudah ada 3 RS (rumah sakit) swasta yang groundbreaking, kali ini pemerintah dan kita juga sudah melakukan pembagian antara 4 RS ini bidangnya apa saja. Kan ada 8 penyakit yang harus diwaspadai, nah mudah- mudahan 4 RS ini bisa meng-cover empat (penyakit)," ujar Agung.

Ketiga, adalah proyek gedung lembaga-lembaga pemerintahan yaitu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan lembaga di sektor pertahanan.

"Kemarin kan sudah ada BI, kali ini akan ada LPS, juga kalau gak salah dari sektor pertahanan TNI/Polri bisa memulainya," ucap Agung.