Pembangunan IKN Dilanjutkan, Pemerintah Siapkan Anggaran Rp 48,8 Triliun

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono memastikan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tetap dilanjutkan. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran  anggaran dari APBN sebesar Rp 48,8 triliun. Pembangunan IKN akan dilakukan untuk infrastruktur prioritas. 

"Alhamdulillah, kepastian sudah kita dapatkan. Jadi semua pekerjaan lanjutan yang belum selesai akan diselesaikan oleh kementerian, baik itu bandara, jalan tol, Istana Wakil Presiden, masjid, maupun jalan-jalan yang sudah dikontrak melalui kontrak multiyear akan dilanjutkan, dan sudah ada anggarannya di Kementerian PU,” ujar Basuki dikutip dari Antara, Kamis (17/4/2025). 

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Otorita IKN untuk pembangunan baru sedang dalam proses finalisasi.

“Anggaran pekerjaan pengaspalan jalan dan pekerjaan di sepanjang jalan-jalan kawasan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) sudah difinalkan di DIPA kami, dengan anggaran sekitar Rp 5,4 triliun dari OIKN dan tambahan sekitar Rp 8,1 triliun untuk kawasan yudikatif dan legislatif yang akan segera dikerjakan,” tambah Basuki.

Sebagai bentuk kesiapan operasional, dirinya juga menekankan pentingnya percepatan mobilisasi tenaga kerja.

Sebagai informasi, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa pembangunan Tahap II IKN untuk periode 2025-2029 telah dimulai, dalam upaya mewujudkan Kota Nusantara sebagai ibu kota politik.

Dalam pembangunan periode 2025-2029 ini telah dialokasikan anggaran dari APBN sebesar Rp 48,8 triliun dengan target menyelesaikan kompleks legislatif, yudikatif, ekosistem pendukung, dan untuk membuka akses menuju IKN wilayah perencanaan (WP) 2.

Anggaran sebesar itu juga akan digunakan untuk memelihara dan mengelola prasarana maupun sarana di IKN yang sudah selesai, karena pemeliharaan juga merupakan hal penting untuk menjaga aset tetap kondisi baik.

Selain alokasi Rp 48,8 triliun, OIKN juga memiliki program dengan anggaran dibiayai melalui kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), nilainya mencapai Rp 60,93 triliun, antara lain akan digunakan membangun 97 tower apartemen dan 129 rumah tapak lagi.

Sebelumnya, Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU) telah menyelesaikan pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) 1, untuk melayani persampahan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. 

Kontruksi TPST 1 dirancang mampu mengolah sampah menjadi energi baru terbarukan. Sehingga lebih ramah lingkungan, serta sejalan dengan prinsip IKN sebagai smart city (kota pintar) dan kota modern berkelanjutan. 

"Dengan selesainya pembangunan sarana dan prasarana TPST ini diharapkan dapat mewujudkan lingkungan IKN sebagai kota modern yang bersih dan sehat, serta dapat menjaga kelestarian lingkungan hidup sebagai Future Smart Forest City of Indonesia," kata Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti, Rabu (16/4/2025).

TPST 1 IKN dibangun di atas lahan seluas 22,15 ha dengan desaian mengadopsi elemen-elemen modern, serta gaya konstruksi yang estetik menyatu secara harmonis dengan lingkungan hijau. 

Tempat pembuangan sampah ini dirancang dengan sistem pengolahan sampah menjadi energi baru terbarukan, sampah organik dan anorganik akan dipisah dan didaur ulang sebagai barang yang dapat digunakan kembali. 

Untuk sampah organik diubah menjadi kompos, menangani sampah yang tidak dapat didaur ulang serta tidak menghasilkan emisi di atas standar yang ditentukan atau Net Zero Emission (NZE) dan residu dari pengolahan minimum. 

"Lokasinya berada dekat dengan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN, atau sekitar 3 km. Sehingga dilakukan penanganan terkait emisi, kebisingan, bau maupun potensi dampak lingkungan lainnya," imbuh Diana. 

Secara perhitungan, TPST ini mampu mengolah sampah sebanyak 74 ton per hari dan lumpur 15 ton per hari. Melalui sistem pengelolaan sampah terkoneksi dengan internet, sehingga dapat diakses oleh masyarakat. 

Pembangunan TPST ini di bawah tanggung jawab Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Kalimantan Timur, Kementerian PU dengan kontraktor pelaksana PT Brantas Abipraya-SBS-Silcon lewat skema Kerja Sama Operasi (KSO). 

"Pekerjaan konstruksi TPST 1 telah selesai 100 persen dengan biaya APBN senilai Rp 505 miliar," pungkas Diana.