Minta Tambahan Subsidi Pupuk Rp 14 Triliun, Jokowi Bakal Cek Penyaluran ke Petani

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk menambah Rp 14 triliun subsidi pupuk pada 2024. Pasalnya, ia melihat masih banyak petani yang belum mendapatkan pupuk bersubsidi.

RI 1 sempat bersyukur, konflik geopolitik Rusia dan Ukraina yang menyebabkan krisis gandum dunia tidak begitu berdampak bagi Indonesia, dimana beras jadi makanan pokoknya. Namun faktanya, bahan baku pupuk juga berasal dari Rusia dan Ukraina.

"Sehingga di 2024 ini saya udah ngomong ke Menkeu agar subsidi pupuk ditambahkan senilai angka hitungan kita, Rp 14 triliub harus ditambah. Untuk menutup kekurangan pupuk yang ada di lapangan," ujar Jokowi dalam acara pembinaan petani se-Jawa Tengah, Selasa (2/1/2024).

Namun ternyata, alokasi Rp 14 triliun untuk subsidi pupuk tahun ini masih harus menunggu kepastian dari pihak wakil rakyat. "Tapi supaya rakyat juga tahu bahwa pengajuan seperti itu harus mendapatkan persetujuan DPR, lha ini belum," imbuhnya.

Pengajuan Mentan

Di luar itu, Jokowi menambahkan, Menteri Pertanian juga sudah mengajukan penambahan subsidi pupuk agar bisa direalisasikan Menteri Keuangan. PT Pupuk Indonesia juga sudah menyatakan kesiapan terkait stok pupuk bersubsidi.

"Kita berusaha nanti untuk semester keduanya. Artinya yang tadi Rp 14 triliun itu untuk semester kedua. Sekarang dari Pupuk Indonesia langsung saya tanya ada 1,7 juta ton, pupuk yang bersubsidi itu 1,2 juta ton, yang tidak bersubsidi 500 ribu ton," paparnya.

"Ini lah yang kita harapkan agar yang namanya pupuk sudah tidak bermasalah lagi. Saya tidak ingin dengar itu," tegas Jokowi.

Lebih lanjut, Jokowi menyampaikan, pembelian pupuk bersubsidi oleh petani saat ini bisa menggunakan KTP dan Kartu Tani. RI 1 pun akan mengawasi Mentan dan PT Pupuk Indonesia terkait penyaluran pupuk bersubsidi.

"Nanti saya cek, kalau saya sudah ngomong saya akan cek di lapangan, bener enggak yang disampaikan. Pupuk Indonesia siap ndak. Saya enggak mau dapat laporan baik-baik saja, tapi praktiknya enggak baik-baik saja. itu yang kita ingin kerjakan nanti yang Rp 14 t disetujui, akan saya kabarkan ke bapak/ibu saudara sekalian," pungkasnya.